ABSTRAK Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangannya bersifat final dan tidak bisa untuk diajukan upaya hukum. Berdasar duduk perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VX/2017 permohonan judicial review (uji materril) Bahwa dengan dihapusnya frase “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” Dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undang Ketenagakerjaan tidak boleh ada perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang melarang pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penerapan Putusan Mahkamah Kons...
ABSTRAK Gugatan yang diajukan kembali ke tingkat kasasi disebabkan tidak mencapai putusan yang ad...
ABSTRAK Bagi Hasil merupakan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk menjalankan sebua...
INDONESIA: Ketidakpastian hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) khususnya hak untuk mendapatkan ke...
INDONESIA: Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, memunculkan satu kep...
ABSTRAK Tesis ini membandingkan dua regulasi perceraian yang ada di Indonesia dan Arab Saudi sert...
ABSTRAK Penafsiran yang dilakukan oleh hakim pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun ...
INDONESIA Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya pelaksanaan perkawinan beda agama di Ind...
INDONESIA : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penca...
ABSTRAK Pembahasan tentang peran perempuan sejauh ini tidak proporsional, terutama kaitannya deng...
INDONESIA: Keberadaan lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di tahun 2006 menjadi solus...
ABSTRAK Pembagian harta bersama dalam perkawinan sering menimbulkan konflik diantara pihak. Berda...
ABSTRAK: Penelitian bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan 1) mekanisme dan upaya konstrukt...
INDONESIA: Nafkah madliyah atau nafkah lampau merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang...
INDONESIA: Senyawa basa Schiff merupakan produk reaksi kondensasi antara amina primer dengan seny...
ABSTRAK Perbedaan penafsiran terhadap teks tertentu sering kali dipengaruhi oleh latar belakang m...
ABSTRAK Gugatan yang diajukan kembali ke tingkat kasasi disebabkan tidak mencapai putusan yang ad...
ABSTRAK Bagi Hasil merupakan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk menjalankan sebua...
INDONESIA: Ketidakpastian hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) khususnya hak untuk mendapatkan ke...
INDONESIA: Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, memunculkan satu kep...
ABSTRAK Tesis ini membandingkan dua regulasi perceraian yang ada di Indonesia dan Arab Saudi sert...
ABSTRAK Penafsiran yang dilakukan oleh hakim pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun ...
INDONESIA Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya pelaksanaan perkawinan beda agama di Ind...
INDONESIA : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penca...
ABSTRAK Pembahasan tentang peran perempuan sejauh ini tidak proporsional, terutama kaitannya deng...
INDONESIA: Keberadaan lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di tahun 2006 menjadi solus...
ABSTRAK Pembagian harta bersama dalam perkawinan sering menimbulkan konflik diantara pihak. Berda...
ABSTRAK: Penelitian bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan 1) mekanisme dan upaya konstrukt...
INDONESIA: Nafkah madliyah atau nafkah lampau merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang...
INDONESIA: Senyawa basa Schiff merupakan produk reaksi kondensasi antara amina primer dengan seny...
ABSTRAK Perbedaan penafsiran terhadap teks tertentu sering kali dipengaruhi oleh latar belakang m...
ABSTRAK Gugatan yang diajukan kembali ke tingkat kasasi disebabkan tidak mencapai putusan yang ad...
ABSTRAK Bagi Hasil merupakan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk menjalankan sebua...
INDONESIA: Ketidakpastian hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) khususnya hak untuk mendapatkan ke...