Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)

Murabaah payments can be made in cash and installments. However, often in the installment process, banks are faced with various problems, especially bad loans. The problem that often occurs in banking is customers who are able but deliberately delay their obligations to the bank. This has resulted in the possibility of the bank experiencing material and non-material losses. in sharia banks in accordance with the DSN-MUI fatwa No. 17 of 2000, if the customer intentionally delays payment for no apparent reason, the sharia financial institution has the right to impose a fine on him in accordance with the previously agreed upon agreement. The purpose of this study was to determine the system of fines on sharia financing products at BMT PAS and to determine the implementation of fines on murabahah contracts in a sharia economic perspective at BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). This type of research is field research, the data is obtained in the field, meaning that it is direct research to obtain data from the facts that occur on the BMT PAS with a qualitative descriptive approach. The data collection technique is done by triangulation (combined), data analysis is a deductive method, namely a method that departs from general knowledge about a phenomenon (theory) and is based on general knowledge that wants to assess specific things. The results of this study indicate that the penalty system for sharia financing products at BMT PAS is by giving policies to members affected by fource majeur by freeing them to pay their financing installments. If it is found that the economic condition of the member is able to pay the debt but does not obey the installments, then the BMT PAS will impose sanctions on the member. If the analyzed member is really economically incapable, then the BMT PAS does not impose a fine or sanction on the member. The Penalty System for Sharia Financing Products at BMT PAS is in accordance with fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning Sanctions for Able Customers Who Delay Payments. Because BMT PAS considers Fource majeur to be a disaster, BMT PAS will provide a solution to the member by being retrained if it cannot be fostered, then BMT PAS releases members from paying the installments and is considered to be a loss from BMT PAS. Likewise, the BMT PAS has applied fines to members who can afford it but delay payments. Sanctions in the form of fines are based on the principle of ta'zir, which aims to make customers more disciplined in carrying out their obligations. in allocating the BMT PAS fines, it also clarifies that the fines are used for social funds or community needs, both for compensation, disaster relief infrastructure and so onPembayaran murabaḥah dapat dilakukan secara tunai dan cicilan. Namun, seringkali dalam proses cicilan, bank dihadapkan dengan berbagai macam problem, terutama kredit macet. Persoalan yang sering terjadi di perbankan adalah nasabah yang mampu namun sengaja menunda kewajibannya kepada pihak bank. hal ini yang mengakibatkan kemungkinan bank mengalami kerugian materil maupun non materil. di bank syariah dalam ketentuannya sesuai fatwa DSN-MUI No 17 Tahun 2000, jika nasabah sengaja untuk menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang jelas, maka pihak lembaga keuangan syarīah berhak untuk mengenakan denda kepadanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem denda pada produk pembiayaan syariah di BMT PAS dan untuk mengetahui implementasi denda pada akad murabahah dalam perspektif ekonomi syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), data diperoleh di lapangan, artinya adalah penelitian langsung guna memperoleh data dari fakta-fakta yang terjadi pada pihak BMT PAS dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem denda pada produk pembiayaan syariah di BMT PAS yaitu dengan cara memberi kebijakan kepada anggota yang terkena fource majeur dengan cara membebaskan dalam membayar angsuran pembiayaannya. Jika ditemukan kondisi ekonomi anggota mampu untuk membayar utang tetapi malah tidak taat bayar angsuran, maka Pihak BMT PAS akan mengenakan sanksi kepada anggota tersebut. Jika anggota yang dianalisis benar-benar tidak mampu secara ekonomi, maka pihak BMT PAS tidak mengenakan denda atau sanksi kepada anggota tersebut. Sistem Denda Pada Produk Pembiayaan Syariah di BMT PAS sudah sesuai dengan fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Karena BMT PAS menganggap Fource majeur termasuk sebuah musibah jadi pihak BMT PAS akan memberi solusi kepada anggota tersebut dengan cara dibina kembali jika tidak bisa dibina maka BMT PAS membebaskan anggota dalam membayar angsuran tersebut dan dianggap ini termasuk kerugian dari BMT PAS. Begitupun dari pihak BMT PAS sudah menerapkan sanksi denda kepada anggota yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran. Sanksi berupa denda ini didasarkan atas prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. dalam mengalokasikan uang denda BMT PAS juga memperjelaskan bahwa uang denda tersebut di pergunakan untuk dana sosial atau kebutuhan kemasyarakatan baik santunan, infrastruktur bantuan bencana dan lain sebagainya