Implementasi akad murabahah pada pembiayaan kredit pemilikan rumah umum pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Rantau Prapat

Kredit Pemilikan Rumah merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat, karena memberikan keringanan bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian tanpa membayarnya secara tunai dengan kata lain bisa melunasinya dengan cara diangsur. Pihak bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari developer sebelum barang menjadi milik bank. Rumusan dalam penelitian bagaimana prosedur pemberian akad murābahah pada pembiayaan kredit pemilikan rumah dan bagaimana implementasi akad murābahah pada pembiayaan kredit pemilikan rumah. Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian akad murābahah pada kredit pemilikan rumah dan implementasi akad murābahah pada pembiayaan kredit pemilikan rumah tersebut. KPR merupakan salah satu produk pembiayaan yang bersifat konsumtif yang mana ini merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang antara pembeli dan penjual,dimana penjual memberi tahu terlebih dahulu harga perolehan barang dan harga keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu peneliti menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari tempat penelitian, subjek dalam penelitian ini ada 4, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder untuk melengkapi data maupun informasi yang lebih akurat. Peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan murābahah pada nasabah mengenai jaminan dalam murābahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. Namun dalam hal implementasi pihak bank belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena pihak bank mewakilkan kepada nasabah pemohon pembiayaan untuk membeli barang atas nama bank, sedangkan dalam fatwa tersebut bank diperbolehkan mewakilkan nasabah pemohon pembiayaan untuk membeli barang dengan kata lain sebelumnya barang tersebut telah menjadi milik pihak bank