Analisis Yuridis Terhadap Putusa Kasasi Mahkamah Agung Nomor 181 K/Ag/2018 Tentang Wali Adhal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengajuan wali adhal menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serta analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 181 K/Ag/2018 tentang wali adhal. Peneliti menggunakan jenis penelitian library research dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer (berkaitan dengan subyek penelitian) dan data sekunder (berkaitan dengan literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian), dengan teknik pengumpulan data berupa library research dengan menggunakan teori-teori, konsep, generalisasi-generalisasi yang bias dijadikan oleh peneliti sebagai landasan teori dan dokmentasi karena untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan Putsan Nomor 181 K/Ag/2018 dibutuhkan dokumentasi salinan putusan dari Mahkamah Agung. Kemudian dalam menganalisis data menggunakan conten analysis atau analisis isi, comperative analysis dan critical discourse analysis. Adapun penelitian ini menghasilkan bahwa dalam mengajukan permohonan wali adhal itu dibutuhkan surat keterangan keengganan wali untuk menikahkan anak perempuanya dari Kantor Urusan Agama serta keengganan wali tersebut tidak bertentangan dengan alasan syariat dan larangan pernikahan menurut Undang-Undang perkawinan. Pertimbanagan hakim dalam memutus perkara kasasi Nomor 181 K/Ag/2018 terlepas dari alasan pemohon kasasi, Judex facti telah melangar hukum acara yang berlaku karena seharusnya permohonan wali adhal termasuk dalam perkara voluntair yang hanya terdapat satu pihak yang berperkar dan beban pembuktian di tanggung oleh pemohon. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 181 K/Ag/2018 sudah tepat karena perkara ini merupakan perkara voluntair dan pemohon bias membuktikannya