Analisis yuridis terhadap pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lumajang: studi implementasi pasal 55 Undang-Undang no. 1 tahun 1974

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana Posedur pencatatan kelahiran anak yang asal-usulnya tidak jelas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang ?. Kedua, bagaimana analisis yuridis prosedur pencatatan kelahiran anak yang asal-usulnya tidak jelas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang terhadap perlindngan anak ?. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, maksudnya pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lapangan tentang prosedur pencatatan kelahiran anak yang asal-usulnya tidak jelas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, kemudian dianalisis dengan hukum hukum posistif dan menurut Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelayanan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang ketika berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah tidak relevan dengan perlindungan anak. Masalah perlindungan anak tentunya haruslah banyak faktor yang dipertimbangkan sehingga anak dapat merasakan hak-haknya. Pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya ketika mendasarkan pada pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mewajibkan penetapan asal-usul anak oleh pengadilan, maka akan sedikit memperlambat proses anak tersebut dalam mendapakan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 telah memberikan ruang lebih cepat bagi seorang anak yang tidak diketahui asal-sulnya untuk mendapatkan akta kelahiran sebagai salah satu alat bukti identitas baginya