Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum pengadilan agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali? Dan bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa dihadiri Wali? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui teknik documenter yang berkaitan dengan penetapan tersebut. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penulis menggunakan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan untuk menyelesaikan penetapan atau masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapan perkara Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa dihadiri Wali kurang tepat, dan menetapkan bahwa menolak permohonan para pemohon. Dalam menetapkan perkara ini hakim berpendapat bahwa perkawinan sirri para pemohon tidak adanya wali nikah yang sah, maka tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam Indonesia dan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu hakim juga menggunakan Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi sebagai dalil. Sesuai dengan prosedur permohonan penetapan asal usul anak ini seharusnya dilakukannya itsbat nikah terlebih dahulu. Dari kesimpulan di atas, disarankan kepada semua pihak untuk mempertegas tentang asal usul anak yang disebabkan perkawinan ulang orang tua dalam putusan maupun dalam Undang-undang yang berlaku