Analisis pertimbangan hakim dalam penolakan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cianjur: tinjauan yuridis undang-undang no. 16 tahun 2019 dan undang-undang no. 35 tahun 2014

Perkara Permohonan Dispensasi Kawin No. 1157/Pdt.P/2020/PA.Cjr dan No. 1304/Pdt.P/2020/PA.Cjr yang diajukan ke Pengadilan Agama Cianjur. Dimana dalam amar putusan tersebut, Hakim menolak permohonan para pemohon dengan berbagai kemaslahatan. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dititikberatkan pada isi penetapan yang kemudian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Dispensasi Kawin pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang diberlakukan di Pengadilan Agama Cianjur, Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cianjur dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penolakan putusan tersebut yang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 di Pengadilan Agama Cianjur. Metode yang digunakan penulis adalah content analysis yang bertujuan untuk menganalisis putusan dalam skripsi ini. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris (yuridis normatif). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data metode dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Pelaksanaan Dispensasi Kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Cianjur pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terjadi peningkatan tahun 2020 sekitar 588 perkara. Di tahun 2020 Pengadilan Agama Cianjur menduduki peringkat ke-21 tertinggi di Indonesia pada perkara permohonan Dispensasi kawin. Sehingga pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cianjur terus meningkat. 2). Faktor yang melatarbelakangi meningkatnya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cianjur dikarenakan berbagai aspek yang terjadi diantaranya pada faktor sosial, faktor agama, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor sosial sehingga dari beberapa faktor tersebut terjadinya peningkatan pada Pengadilan Agama Cianjur. 3). Penetapan pada Nomor 1157/Pdt.P/2020/PA.Cjr perkara Dispensasi kawin, Dalam perkara tersebut anak berusia 16 (enam belas) tahun dengan pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar) dan Penetapan Nomor 1304/Pdt.P/2020/PA.Cjr dengan anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan pendidikan terakhir SMP (Sekolah Menengah Pertama). Hakim memutuskan menolak permohonan para pemohon dengan berbagai kemaslahatan bagi kedua belah pihak hal ini pula agar anak bisa lebih baik dari segi pengendalian diri, kematangan jiwa raga, berkesempatan belajar lebih pada usia produktifnya dan mendalami skill serta kemampuan yang dimilikinya