Commitment Making Official or Pejabat Pembuat Komitmen,hereinafter referred to as PPK, is an official who is given the authority by the Budget User or Pengguna Anggaran / Proxy of Budget or Kuasa Pengguna Anggaran to make decisions and / or take actions that may result in spending the state budget / regional expenditure budget. This research is motivated by the many PPKs that are entangled in legal problems, so the aim of the research is to find out the forms of legal protection against PPK in the Government Goods / Services Procurement Contracts and the factors that result in the civil servants unwilling to serve as PPK.This type of research is normative legal research. The data obtained are in the form of legal opinions / doctrines / theo...
Keberadaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ...
Governmental Employee with Work Contract (PPPK) is new employee model arranged in staffing law that ...
Presidential Regulation No.54 of 2010 is expected to help reduce the amount of misappropriation of ...
Ketidakjelasan hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pertanggungjawaban hukum atas penyimpang...
Corruption in the procurement of goods and services is a serious concern in many countries, includin...
Legal protection or legal assistance for government procurement of goods services is actually regula...
Ketidakjelasan hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pertanggungjawaban hukum atas penyimpang...
Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yan...
Salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemer...
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah belum ...
In Article 1 point 4 of Law no. 5 of 2014 states that, "Government Employees with Work Agreements, h...
ABSTRAK Tesis ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPT...
ABSTRACT National development in Indonesia includes the development of government projects. In sim...
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pegawai pemerintah denga...
The purpose of the study was to determine the form of legal protection for officials from criminal t...
Keberadaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ...
Governmental Employee with Work Contract (PPPK) is new employee model arranged in staffing law that ...
Presidential Regulation No.54 of 2010 is expected to help reduce the amount of misappropriation of ...
Ketidakjelasan hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pertanggungjawaban hukum atas penyimpang...
Corruption in the procurement of goods and services is a serious concern in many countries, includin...
Legal protection or legal assistance for government procurement of goods services is actually regula...
Ketidakjelasan hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pertanggungjawaban hukum atas penyimpang...
Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yan...
Salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemer...
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah belum ...
In Article 1 point 4 of Law no. 5 of 2014 states that, "Government Employees with Work Agreements, h...
ABSTRAK Tesis ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPT...
ABSTRACT National development in Indonesia includes the development of government projects. In sim...
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pegawai pemerintah denga...
The purpose of the study was to determine the form of legal protection for officials from criminal t...
Keberadaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ...
Governmental Employee with Work Contract (PPPK) is new employee model arranged in staffing law that ...
Presidential Regulation No.54 of 2010 is expected to help reduce the amount of misappropriation of ...