Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Penyedia Barang/Jasa

Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai Negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan penyedia barang/jasa yang menunjang optimalnya kinerja instansi tersebut. Kontrak pengadaan barang/jasa antara PPK dan Penyedia barang/jasa memuat kewajiban dan hak para pihak dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaan kontrak sering kali penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajibannya secara sempurna sesuai dengan yang telah dituangkan dalam kontrak. Hal tersebut dapat berakibat dilakukannya pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK, dan dalam penelitian ini dibahas tentang prosedur pemutusan kontrak dalam pengadaan barang/jasa serta akibat hukum pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap penyedia barang/jasa. Penelitian ini merupakan Tipe Penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literature atau karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen dan analisis bahan hukum diolah secara sistematis kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa didahului dengan pemberian peringatan (Somasi), rapat pembuktian (Show Cause Meeting) dan pemberian Test Case (Uji Coba) serta akibat hukum dari pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa adalah pengenaan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam (black list), gugatan secara perdata dan pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.  As a legal state, every administration of government affairs must be based on applicable law. As a State that embraces decentralization it means that government affairs consist of central government affairs and regional government affairs. This means that there is a set of central government tools and local government instruments, which are given autonomy, namely freedom and independence to regulate and manage regional household affairs. In carrying out the functions of government, it is definitely needed by providers of goods / services that support the optimal performance of the agency. The contract for the procurement of goods / services between PPK and the goods / services provider contains the obligations and rights of the parties in the context of carrying out the procurement of goods / services. In the implementation of contracts, often the goods / services provider does not carry out its obligations perfectly in accordance with what has been stated in the contract. This can result in the unilateral termination of the contract by the PPK, and in this study discussed the procedure for terminating contracts in the procurement of goods / services as well as the legal consequences of unilateral termination of contracts by Commitment Makers (PPK) to providers of goods. This study is a type of Normative Legal Research, using a statutory approach, while the source of legal material is obtained from primary legal materials, namely the applicable legislation and secondary legal material obtained from literature or scientific work that is relevant to the problem appointed. Legal material collection techniques with document studies and legal material analysis are processed systematically and the results are presented in descriptive analysis. From the results of this study it can be concluded that the procedure for unilaterally terminating contracts in the procurement of goods / services contracts is preceded by giving warnings (summons), proving meetings (Show Cause Meeting) and giving Test Cases and legal consequences of unilateral termination of contracts. Contract for the procurement of goods / services is the imposition of administrative sanctions, blacklisted sanctions, civil claims and criminal reporting to the authorities. &nbsp