Perlindungan Hukum Terhadap Bank Atas Perjanjian Kredit Konsumsi Bagi Warga Negara Asing

Penulis mengangkat permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Bank Atas Perjanjian Kredit Konsumsi Bagi Warga Negara Asing (WNA), dilatarbelakangi terhadap aturan diperbolehkannya WNA memiliki hak atas tanah berupa hak pakai untuk rumah tempat tinggal atau hunian dengan cara kredit di bank, namun tidak cukup membuat bank yang ada di Indonesia memberikan fasilitas kredit tersebut. Kesenjangan perbankan untuk memberikan fasilitas kredit kepada WNA salah satunya disebabkan oleh faktor resiko, baik dari objeknya dan subjeknya. Masalah kurangnya perlindungan hukum terhadap bank atas jaminan hak tanggungan berupa hak pakai, penulis merumuskan masalah : (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap bank atas perjanjian kredit konsumsi bagi WNA setelah dikeluarkannya kebijakan aturan PBI No. No. 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank Dengan Pihak Asing? (2) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum yang baik terhadap bank dalam pemberian kredit konsumsi kepada WNA di masa yang akan datang? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan Metode Pendekatan Undang-undang dan Konseptual. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, dan Kemanfaatan Hukum. Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah Perlindungan Hukum preventif dilakukan dengan perjanjian kredit yang lebih menjaminkan tidak terjadinya wanprestasi sedangkan Perlindungan Hukum Refresif yakni jika sudah terjadi wanprestasi, bank dapat menjual atau melelang jaminan tersebut