PENGGUNAAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA PENIPUAN DI KOTA PADANG

Penggunaan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai akta otentik memerlukan proses yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan jika dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Pembuatan akta PPAT haruslah memenuhi tata cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang dan peraturan lainnya.Proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara dapat menimbulkan resiko bagi kepastian hak atas tanah yang timbul atau tercatat atas dasar akta tersebut. Peristiwa perdata yang telah diperjanjikan dalam proses akta PPAT itu dibuat jika tidak dipatuhi oleh para pihak akan menimbulkan perkara pidana, salah satunya perkara pidana penipuan. PPAT sebagai seorang pejabat umum harus berada diantara para pihak yang menuangkan keinginannya kedalam suatu akta. Seorang PPAT juga tidak boleh mempengaruhi atau menjanjikan sesuatu kepada para pihak, hingga kemudian bisa menimbulkan wanprestasi baik para pihak maupun PPAT itu sendiri yang melakukan tindak pidana penipuan. Kendati akta yang dilahirkan oleh seorang PPAT tetaplah akta otentik dalam pembuktian, namun dalam proses pembuatannya telah ada tindak pidana penipuan oleh seorang PPAT, ada unsur membujuk, menjanjikan dan menguntungkan para salah satu pihak penghadap. Ini sudah jelas melanggar aturan kode etik PPAT dan imbasnya menimbulkan kerugian salah satu pihak, sehingga ada pelaporan kepada polisi. Pengambilan Minuta Akta PPAT sebagai alat bukti juga perlu proses yang tepat sesuai aturannya, kegunaannya adalah untuk melindungi dokumen negara. Kata kunci : PPAT, Akta, Alat bukt