PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI HAK ATAS TANAH DENGAN BUKTI AKTA YANG TIDAK DITANDATANGANI DI HADAPAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Peralihan hak atas tanah harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/PPATS). Pembuatan akta ini haruslah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, dan apabila tidak mengikuti ketentuan tersebut, maka ada konsekuensinya. Prosedur yang dimaksud adalah bahwa akta itu harus dibuat oleh dan di hadapan PPAT, serta sebelum para pihak melakukan penandatanganan akta, maka terlebih dahulu akta itu harus dibacakan. Konsekuensinya dapat berimbas pada para pihak terutama pihak pembeli juga dapat berimbas pada pihak pejabatnya (PPAT/S). Imbas dari peralihan hak atas tanah yang tidak memenuhi syarat terhadap pihak adalah bahwa jika akta itu tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka akta tersebut termasuk akta yang batal demi hukum atau paling tidak akta tersebut hanyalah dipersamakan dengan akta di bawah tangan. Demikian pula apabila tidak dibacakan, maka akta tersebut, mempunyai akibat yang sama. Sedangkan imbas bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah bahwa PPAT dapat dipidana dengan dugaan membuat ketarangan palsu. Dari penelitian terungkap, bahwa pada umumnya peralihan hak atas tanah tidak pernah dilakukan dilakukan di hadapan PPATS walaupun aktanya sendiri ditandatangani oleh Camat/PPATS. Praktik yang selama ini terjadi, bahwa akta itu hanya ditandatangani di hadapan Lurah/Aparat Lurah. Diantara para pihak pun jarang sekali ada yang dipertemukan, walaupun mereka masing-masing membubuhkan tanda tangannya. Penandatanganan akta pun dilakukan sebelum akta itu diisi, sehingga isi akta belum pernah ada yang dibacakan. Dengan demikian akta yang dibuat selama ini termasuk akta yang tidak sah, dan PPAT nya dapat dituntut telah melakukan perbuatan Melanggar hukum. Walaupun hingga saat ini belum pernah ada yang mempersoalkan mengenai keabsahan akta ini, namun jika hal ini terjadi, maka PPAT hanyalah akan memanggil para pihak dan berusaha untuk mendamaikan dan memusyawarahkan, bahkan bersedia untuk memperbaiki kekurangnnya, namun jika para pihak tidak mau berdamai, PPATS mengaku pasrah dan bersedia menanggung risiko sebagai risiko jabatan. Sebenarnya pihak pembeli masih punya harapan untuk mempertahankan haknya yaitu dengan mengajukan pembelaan, bahwa mereka telah menguasai tanah itu selama 5 tahun atau dengan mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tidak mensyaratkan Akta PPAT sebagai syarat sahnya peralihan hak atas tanah