PEMECAHAN BIDANG TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH UNTUK MENGHINDARI PEMBAYARAN PAJAK

PEMECAHAN BIDANG TANAH DALAM PEMBUATAN AKTAPEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH UNTUK MENGHINDARIPEMBAYARAN PAJAK Ardanto Nugroho*Yanis Rinaldi**Yusri*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disingkat PPAT) sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik harus bersikap teliti,cermat dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakankewenangannya. PPAT juga dituntut untuk bersikap penuh rasa tanggung jawabdalam melaksanakan fungsi dan jabatannya tersebut sebagaimana diatur dalamPasal 3 huruf f Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT yangmembuat akta jual beli dengan cara memecah bidang tanah untuk menghindaripajak BPHTB dan PPh dapat dikatagorikan sebagai perbuatan yangmenyalahgunakan wewenang. Permasalahan tersebut terjadi di Kabupaten AcehBesar. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis tanggung jawab PPAT/PPATSyang melakukan pemecahan bidang tanah untuk menghindari pembayaran pajakBPHTB dan PPh.Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui danmenjelaskan kedudukan akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT/PPATSdengan melakukan pemecahan bidang tanah untuk menghindari pajak peralihanhak atas tanah dan bangunan (PPh dan BPHTB) dan pertanggungjawabanPPAT/PPATS yang melakukan pemecahan bidang tanah yang bertujuan untukmenghindari pajak peralihan hak atas tanah dan bangunan (PPh dan BPHTB).Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, denganterlebih dahulu dilakukan kajian terhadap asas-asas dan norma-norma serta bahanpustaka atau data sekunder belaka. Sumber-sumber penelitian hukum yangdigunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukumsekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kedudukan hukum akta jual beli pemecahan bidang tanah untuk menghindari pembayaran pajak peralihan hak atastanah dan bangunan (PPh dan BPHTB) adalah terdegrasi kekuatan pembuktiannyamenjadi akta dibawah tangan, walaupun jual beli di antara para pihak adalah tetapsah sepanjang syarat-syarat perjanjian jual belinya terpenuhi. Tanggung jawabPPAT/PPATS yang melakukan pemecahan bidang tanah untuk menghindaripembayaran pajak peralihan hak atas tanah dan bangunan (PPh dan BPHTB)adalah PPAT/PPATS yang melakukan pemecahan bidang tanah untukmenghindari pembayaran pajak BPHTB dan PPh dapat dimintaipertanggungjawaban secara administrasi dan pertanggungjawaban secara perdata.PPAT/PPATS bertanggungjawab secara Administrasi karena telah melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU PDRD atas kelalaian pengawasan pembayaranBPHTB dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah dan bangunan.PPAT/PPATS bertanggung jawab secara Perdata dan dapat dituntut gantikerugian oleh para pihak yang dirugikan karena telah melakukan perbuatanmelanggar hukum yang menyebabkan sebuah akta menjadi cacat hukum, sertasecara pidana karena telah melakukan tindakan berupa pelanggaran berdasarkanPasal 10 ayat (3) PP No. 24/2016 serta melanggar sumpah pengangkatan PPATsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) PP No. 24/2016.Diharapkan Sebagai PPAT, hendaknya dalam melakukan pembuatan aktajual beli selalu bersandar kepada ketentuan-ketentuan yang ada oleh karena yangakan dibuat adalah akta otentik yang sangat mempengaruhi kepastian hukum atasperalihan hak atas tanah. PPAT juga perlu lebih memahami ketentuan-ketentuanyang ada untuk menghindarkan PPAT dari sanksi pemberhentian baik denganhormat maupun dengan tidak hormat maupun tuntutan ganti rugi dari para pihak.PPAT dalam menjalankan tugasnya harus selalu berlandaskan pada moralitas danintegritas yang tinggi terhadap profesi dan jabatannya selaku PPAT. SeorangPPAT/PPATS agar dapat menjalankan amanah dengan baik, dan memilikiintegritas moral yang tinggi sehingga tidak menyalahgunakan wewenang, danmerugikan pihak manapun, termasuk Direktorat Jenderal Pajak dalam halpembayaran pajak.Kata Kunci : PPAT/PPATS, Penghindaran Pajak, Peralihan Hak._______________________ 1Mahasiswa 2Ketua Komisi Pembimbing 3Anggota Komisi Pembimbin