PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM KASUS PENIPUAN MELALUI JUAL BELI HAK ATAS TANAH (Kajian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 359/Pdt/2012/PT.Bdg)

Akta Jual Beli termasuk dalam jenis partij akte yaitu bahwa Akte tersebut dibuat oleh para pihak di hadapan PPAT. Pada prakteknya sampai saat ini masih ditemukan penyalahgunaan akta jual beli dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Selain itu masih ditemukan PPAT yang melakukan penyimpangan atas akta jual beli yang dibuatnya demi kepentingan salah satu pihak. Salah satunya adalah kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 118/Pdt.G/2011/PN.Bks jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor Putusan 359/Pdt/2012/PT.Bdg. Permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana Tanggungjawab Pidana Bagi PPAT Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Praktek Jual Beli Hak Atas Tanah? Serta bagaimana Praktik dan Perlindungan Hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 359/Pdt/2012/PT.Bdg terkait Akta yang telah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positiv yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Sehingga penilitian ini mengacu pada Putusan Pengadilan sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan tentang analisa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 359/Pdt/2012/PT.Bdg. Diketahui bahwa penandatanganan Akta Jual Beli dan Akta Perjanjian dibawah tangan, serta Akta Perjanjian kredit tidaklah menjadikan hak pemilik sertipikat menjadi diabaikan. Perolehan hak atas tanah yang dilakukan dengan melawan hukum dan tidak memenuhi asas jual beli maka dapat dibatalkan oleh Hakim setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada selama persidangan. Tanggungjawab Pidana Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanahyang Melakukan Pelanggaran Hukum dalam Praktek Jual Beli Hak Atas Tanah merupakan salah satu bentuk tanggungjawab profesi yang dimiliki oleh PPAT dalam menjalankan tugasnya.Sehingga jika PPAT dalam menjalankan tugasnya terdapat perbuatan yang dapat dibuktikan secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum, maka sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada PPAT tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang sah dalam pengadilan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah harus dibuat suatu peraturan khusus yang proporsional bagi PPAT terkait pelanggaran kode etik yang memenuhi unsur tindak pidana dan melawan hukum, selain itu perlu ada ketegasan terhadap kewenangan penyidikan bagi pihak kepolisian untuk menyidik PPAT yang diduga terlibat dalam suatu tindakan pidana dengan tidak mengenyampingkan kewenangan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)