Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama: (Studi atas Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2012/PA.Smi dan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.Sgr)

This research discusses to study and analyze the legal considerations of the Panel of Judges' judgments in Stipulation Number 20/Pdt.P/2012/PA.Smi and Stipulation Number 6/Pdt.P/2013/PA.Sgr. about itsbāt nikah in marriage of muallaf women with marriage guardians of religious leaders, then comparing the results of the two determinations. This research is a type of library research that acts descriptive-analytical-comparative. The choices used are juridical-normative and syara. The results of this study indicate that the contextual interpretation of the legal text more fulfills a sense of justice in favor of textual interpretation. Stipulation Number 6/Pdt.P/2013/PA.Sgr. which departs from contextual interpretation by considering socio-cultural and legal awareness of the community and contra legem by way of questioning the meaning (supported legal interpretation) of terminology). Honower Stipulation Number 20/Pdt.P/ 2012/PA.Smi which starts from textual-legalistic interpretation cannot fulfill the sense of justice of the community, but can only fulfill procedural demands.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  menganalisis secara yuridis pertimbangan  hukum  Majelis Hakim pada Penetapan Nomor 20/Pdt.p/2012/PA. Smi dan Penetapan Nomor 6/Pdt.p/2013/PA.Sgr. tentang Itsbāt Nikah Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama, kemudian mengkomparasikan hasil dari kedua  penetapan tersebut. Penelitian ini termasuk dalam  jenis  penelitian pustaka (library research), yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Serta menggunakan pendekatan yang bersifat Yuridis-Normatif dengan menggunakan bahan data primer yaitu Penetapan Pengadilan Agama Nomor 20/Pdt.P/2012/PA. Smi., dan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/Pa.Sgr. Sedangkan  data sekunder penelitian ini adalah kitab-kitab fikih dan usul fikih dari berbagai mazhab, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hasil wawancara dengan majelis hakim yang memutus perkara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran  kontekstual terhadap teks hukum lebih memenuhi rasa keadilan ketimbang penafsiran tekstual. Penetapan Nomor 6/Pdt.p/2013/PA.Sgr. yang bertolak dari penafsiran  kontekstual dengan mempertimbangkan sosio-kultural dan kesadaran hukum masyarakat dan melakukan contra legem dengan cara melakukan perluasan  makna (penafsiran  hukum ekstensif) terhadap terminologi “wali hakim” hingga mencakup ke dalam pengertian wali muhakkam, cenderung lebih responsif terhadap rasa keadilan masyarakat (keadilan substantif). Sebaliknya Penetapan Nomor 20/Pdt.p/2012/PA. Smi yang bertolak dari penafsiran  tekstual-legalistik cenderung tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, tetapi hanya sekedar memenuhi keadilan prosedural