Perceraian disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk)

Penelitian ini dilatarbelakangi putusan Pengadilan Agama Nomor : 0075/Pdt.G/2018/PA Plk, tentang perkara perceraian disebakan KDRT yang dianalogikan menjadi syiqaq. Dalam putusannya, para majelis Hakim tidak sedikitpun menyentuh Pasal-Pasal yang berkaitan dengan KDRT, melainkan selalu melarikan pertimbangan hukumnya kepada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Fokus penelitian ini terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian KDRT dan ketepatan memutuskan perkara perceraian disebabkan KDRT. Jenis penelitian ini adalah normatif-sosiologis dengan pendekatan undang-undang dan kasus, yang dikemas dengan analisis deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0075/Pdt.G/2018/PA Plk, terdapat indikasi-indikasi KDRT yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat, tetapi pertimbangan Hakim pada putusannya kembali pada alasan percekcokan dan perselisihan atau syiqaq. Ada beberapa alasan dan faktor yang mendasari putusan perkara perceraian disebabkan KDRT dianalogikan menjadi syiqaq, yaitu: (1) Kewenangan absoluth Pengadilan Agama yang hanya dapat mengadili perkara-perkara dalam ranah perdata, (2) Para Majelis Hakim mengarahkan pertimbangannya kepada pelanggaran taklik talak, (3) Penekanan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT lebih dititik beratkan kepada kasus-kasus pidana, bukan kasus perdata. Agar putusan Pengadilan Agama dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT, maka dalam pertimbangannya Hakim dapat menggunakan UU PKDRT untuk mempertegas alasan KDRT dalam pertimbangan hukumnya dan mempertimbangkan adanya nafkah iddah atau nafkah mut’ah yang diberikan kepada Penggugat dalam perkara perceraian disebabkan KDRT, walaupun dalam perkara cerai gugat. ABSTRACT This research is backed by the ruling of the religious court Number: 0075/PDT. G/2018/PA Plk, about the matter of divorce in the case of a Domestic Violence analogy that is analogoed to syiqaq. In its verdict, the judges shall not touch the articles relating to Domestic Violence, but always escape legal consideration to article 19 letter (f) PP number 9 year 1975. The focus of this research on the judgment of judges in deciding the divorce case and the accuracy of deciding divorce is due to Domestic Violence. This type of research is normative-sociological with a legal and case approach, which is packed with qualitative descriptive analysis. The methods of collecting data using documentation methods and interviews. The results of this study showed that in the ruling of the religious court of Palangka Raya number: 0075/PDT. G/2018/PA Plk, there are indications of Domestic Violence which is the reason for divorce by plaintiff, but the judgment of the judges on its verdict back The reason for the quarreling and dispute or Syiqaq. There are several reasons and factors underlying the ruling on divorce caused by Domestic Violence analogues to be syiqaq, namely: (1) Absoluth Authority of the Court of religion that can only prosecute matters in the civil Realm, (2) the Tribunal judges Directing his consideration to the breach of the Talak, (3) The emphasis of Law No. 23 of 2004 on the PKDRT is more directed to criminal cases, not the civil case. In order for the judgment of the Court of Religion can provide legal protection to victims of domestic violence, then in consideration the judges can use the Law of PKDRT to reinforce the reasons for Domestic Violence in consideration of its law and consider a living or a living Mut'ah given to plaintiff in the case of divorce due to Domestic Violence, even in the case of divorce