The provincial government is currently processing the document of the Governor of the Regulation and Control of Population growth in Papua province. Human Resources Development Agency (BPSDM) Papua province is doing some work programs in order to prepare and establish regulations in question. Population policy is an implementation of Law No. 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province and Papua Provincial Regulation (Perdasi) No. 15 of 2008 on population. The focus of this rule is more dominant set the field of migration as the dominant factor causing population growth in Papua. It is planned that this rule would regulate the field of birth and death also, because in theory the cause of population growth is not only influenced the mig...
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pr...
This research is to find out the validity of the Transmigration Policy of the Papua Provincial Gover...
Abstract: The presence of the special autonomy law in Papua has had an impact on institutions. This ...
Until 2017, Papua was the only province in Indonesia where human development was classified aslow at...
Papua mendapatkan kedudukan sebagai daerah dengan status otonomi khusus dengan bertujuan untuk membe...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruhPendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, ...
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan...
The province of Papua, which is geographically located on the eastern Indonesia, is the largest prov...
This article aims to reveal the discourse on government to establish policies through the use of fin...
Number of regions in Papua have increased significantly as a result of the creation of new sub-natio...
Populist economic development in the era of the Papua Special Autonomy aims to increase community pa...
Penelitian ini menggambarkan formulasi politik pengelolaan tanah ulayat diimpementasikan di Kabupate...
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan bersama Biro Adm...
Sebagai daerah yang diberikan kewenangan otonomi khusus, provinsi papua memiliki sejumlah kewenangan...
AbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peranan pemerintah Provinsi Papua dalam upaya...
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pr...
This research is to find out the validity of the Transmigration Policy of the Papua Provincial Gover...
Abstract: The presence of the special autonomy law in Papua has had an impact on institutions. This ...
Until 2017, Papua was the only province in Indonesia where human development was classified aslow at...
Papua mendapatkan kedudukan sebagai daerah dengan status otonomi khusus dengan bertujuan untuk membe...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruhPendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, ...
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan...
The province of Papua, which is geographically located on the eastern Indonesia, is the largest prov...
This article aims to reveal the discourse on government to establish policies through the use of fin...
Number of regions in Papua have increased significantly as a result of the creation of new sub-natio...
Populist economic development in the era of the Papua Special Autonomy aims to increase community pa...
Penelitian ini menggambarkan formulasi politik pengelolaan tanah ulayat diimpementasikan di Kabupate...
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan bersama Biro Adm...
Sebagai daerah yang diberikan kewenangan otonomi khusus, provinsi papua memiliki sejumlah kewenangan...
AbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peranan pemerintah Provinsi Papua dalam upaya...
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pr...
This research is to find out the validity of the Transmigration Policy of the Papua Provincial Gover...
Abstract: The presence of the special autonomy law in Papua has had an impact on institutions. This ...