Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruhPendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sampel yang dipilih sebanyak 39 Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan menggunakan purposive sampling. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program Statistical Package for the Social Science(SPSS) dengan analisis statistikdeskriptif dan regresi linier. Hasil dan simpulan penelitian menyatakan bahwaPendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belan...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAU, PAD, Dana Bagi Hasil, SiLPA dan Luas Wilayah ba...
Mengingat pentingnya PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal, maka pembahasan secara mendalam ten...
Pemekaran Provinsi Papua – dulu Nederslands Niuw Guinea sudah di mulai oleh Pemerintah Belanda sejak...
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pr...
Telaah Emperis Pengelolaan Keuangan dan Dampaknya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tujuan telaah i...
Pada awalnya Otsus dianggap sebagai berkah besar untuk masyarakat Papua. Masyarakat memiliki ekpekta...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pem...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi ...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepuasan, pengalaman, dan kesejahteraan kerja terhad...
Sebagai mahasiswa perantauan mahasiswa Papua akan menghadapi berbagai perbedaan budaya yang ada di ...
Sejak pengelolaan keuangan daerah mengalami era baru, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menga...
Artikel ini mendeskripsikan implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua, melalui...
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan gabungan antara kualitatif dan kua...
Papua mendapatkan kedudukan sebagai daerah dengan status otonomi khusus dengan bertujuan untuk membe...
Pembentukan daerah otonom merupkan salah satu kebijakan dalam peningkatan pelayanan publik dengan me...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAU, PAD, Dana Bagi Hasil, SiLPA dan Luas Wilayah ba...
Mengingat pentingnya PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal, maka pembahasan secara mendalam ten...
Pemekaran Provinsi Papua – dulu Nederslands Niuw Guinea sudah di mulai oleh Pemerintah Belanda sejak...
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pr...
Telaah Emperis Pengelolaan Keuangan dan Dampaknya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tujuan telaah i...
Pada awalnya Otsus dianggap sebagai berkah besar untuk masyarakat Papua. Masyarakat memiliki ekpekta...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pem...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi ...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepuasan, pengalaman, dan kesejahteraan kerja terhad...
Sebagai mahasiswa perantauan mahasiswa Papua akan menghadapi berbagai perbedaan budaya yang ada di ...
Sejak pengelolaan keuangan daerah mengalami era baru, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menga...
Artikel ini mendeskripsikan implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua, melalui...
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan gabungan antara kualitatif dan kua...
Papua mendapatkan kedudukan sebagai daerah dengan status otonomi khusus dengan bertujuan untuk membe...
Pembentukan daerah otonom merupkan salah satu kebijakan dalam peningkatan pelayanan publik dengan me...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAU, PAD, Dana Bagi Hasil, SiLPA dan Luas Wilayah ba...
Mengingat pentingnya PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal, maka pembahasan secara mendalam ten...
Pemekaran Provinsi Papua – dulu Nederslands Niuw Guinea sudah di mulai oleh Pemerintah Belanda sejak...