Populist economic development in the era of the Papua Special Autonomy aims to increase community participation in various activities especially in the field of economic development. Dnature of this context, if we want to talk 'prosperity and welfare of indigenous Papuans, we first formulate the proper democratic economy with social and cultural life of indigenous Papuan people. The presence Perdasus No. 18 No. 18 of 2008 on Kerakyataan Based Economy has given a clear formulation of improving the lives of the indigenous people of Papua especially in developing themselves in the micro and macro level.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan...
The influence of cultural decision-Papuans People Assembly (MRP) Papua as a material consideration i...
Abstraksi:Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua masih memerlu...
Penelitian ini berfokus pada alasan-alasan unsur-unsur budayawi yang menyebabkan posisi pinggiran or...
Papua mendapatkan kedudukan sebagai daerah dengan status otonomi khusus dengan bertujuan untuk membe...
The political aspirations of independence is part of the aspirations of the Papuan people and studen...
The point of the special autonomy for Papua region which are intended to improve the standard of liv...
ABSTRAKAfirmasi bidang politik merupakan salah satu kekhususan otonomi di Papua. Penelitian ini memb...
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan prinsip desentralisasi,...
Local political contestation in Papua during the past decade were very dynamic, especially after the...
The influence of cultural decision-Papuans People Assembly (MRP) Papua as a material consideration i...
The economic domination of outsiders in Papua very influential for their political action. Economic ...
This article aims to reveal the discourse on government to establish policies through the use of fin...
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis 1) Keterlibatan elit pemerintah lokal ...
Local political contestation in Papua during the past decade were very dynamic, especially after the...
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan...
The influence of cultural decision-Papuans People Assembly (MRP) Papua as a material consideration i...
Abstraksi:Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua masih memerlu...
Penelitian ini berfokus pada alasan-alasan unsur-unsur budayawi yang menyebabkan posisi pinggiran or...
Papua mendapatkan kedudukan sebagai daerah dengan status otonomi khusus dengan bertujuan untuk membe...
The political aspirations of independence is part of the aspirations of the Papuan people and studen...
The point of the special autonomy for Papua region which are intended to improve the standard of liv...
ABSTRAKAfirmasi bidang politik merupakan salah satu kekhususan otonomi di Papua. Penelitian ini memb...
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan prinsip desentralisasi,...
Local political contestation in Papua during the past decade were very dynamic, especially after the...
The influence of cultural decision-Papuans People Assembly (MRP) Papua as a material consideration i...
The economic domination of outsiders in Papua very influential for their political action. Economic ...
This article aims to reveal the discourse on government to establish policies through the use of fin...
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis 1) Keterlibatan elit pemerintah lokal ...
Local political contestation in Papua during the past decade were very dynamic, especially after the...
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan...
The influence of cultural decision-Papuans People Assembly (MRP) Papua as a material consideration i...
Abstraksi:Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua masih memerlu...