Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua

Papua mendapatkan kedudukan sebagai daerah dengan status otonomi khusus dengan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 dan diperbaharui kembali dengan UU No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan perubahan atas Perpu Nomor 1 tahun 2008. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkatkan kesejahteraan di Papua melalui kebijakan otonomi khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian untuk menganalisis terkait dengan kebijakan Otsus di Papua dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan IPM. Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder, dengan data  yang diambil dari berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan desentralisasi asimetris serta bahan lain yang bersumber dari internet. Hasil penelitian menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living) tidak terlalu meningkat secara signifikan dan Papua tetap berada sebagai daerah dengan IPM paling rendah dari rata-rata 34 Provinsi di Indonesia