PENERAPAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

THE PRACTICE OF CONSPIRACY IN NARCOTICS CRIMINAL ACTS By M. Agung KurniawanMohd. DinM. GaussyahABSTRACT iii ????? ?Conspiracy of evil/samenspanning is a crime to commit a crime, it can besaid an agreed criminal offence, prepared or planned for this to happen. In thecriminal code, the experiment and the evil conspiracy only punished more lightlythan the punishment of the subject matter. But unlike the current on UUN punishpunishment equal to staple on delik is completed. In practice, there are still a lotof law enforcement in Indonesia applying Article 132 UUN paragraph (1) toensnare the perpetrators of criminal acts are done performed by 2 or morepersons. Because of the evil conspiracy that defined Article 1 point 18 UUNconsidered Lex Specialist from article 55 of the Criminal Code. Research is amajor problem (1) what is the cause of evil conspiracy in the criminal offence ofabuse of narcotics use Article 132 paragraph (1) of Act No. 35 of the year 2009about the abuse of narcotic drugs? (2) what considered against the suspects bynot using Narcotics laws in terms of pem. Research and study aims, to find and develop theories about criminalliability theory, the theory of participation (deelneming), and Azas-Azas Lawscrustaceans. The research method used is the juridical normative legal researchmethods, the review about the enforceability of, implementation of, and success inthe implementation of the law in the community. With the data source issecondary legal materials in the form of primary, secondary legal materials andlegal materials tertiary (supporting). Date obtained, either from primary law,secondary, tertiary, as well as information from experts, then the date analysisdone by sociology approach i.e. the analysis of content. The results of this study suggest that first, in practice, there are still manylaw enforcement agencies in Indonesia to apply and use Article 132 paragraph(1) of the Act of narcotics to ensnare the perpetrator of a criminal offence iscomplete done by 2 people or more (as outlined by the public prosecutor in theclaim). This of course, does not comply with understanding authentic evilconspiracy. Because of the evil that is defined pemufakatan article 1 number 18laws of the Narcotics Act be considered as Lex Specialist from article 55 of thebook the laws of criminal law (the Criminal Code). Second, to avoid an abortedindictment then public prosecutor in the formulation of the indictment should bedone carefully, clearly and fully customize the criminal act committed. Then in theformulation of this indictment clearly raises doubts as to the defendant's own or ?Postgraduate Student of Syiah Kuala Law School ??The Head of Supervision Commission ???The Member of Commission against examining magistrate things. Therefore, the indictment containing theformulation against. Keywords: Conspiracy, Criminal Acts, Narcotics iv PENERAPAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA M. Agung KurniawanMohd. DinM. GaussyahABSTRAK i 2 31Permufakatan jahat/ samenspanning merupakan suatu kejahatan untukmelakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati,dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaandan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namunberbeda dengan UUN pada saat ini yang menghukum sama dengan hukumanpokok pada delik selesai. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukumdi Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindakpidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Karena permufakatan jahatyang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai Lex Specialist dariPasal 55 KUHP. Masalah pokok penelitian ialah (1) Apa sebab pemufakatan jahatdalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika menggunakan Pasal 132 ayat (1)Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika? (2)Apa konsekuwensinya terhadap tersangka dengan tidak menggunakan UndangUndangNarkotikadalamhalpemufakatanjahat?Penelitian dan pengkajian ini bertujuan, menemukan dan mengembangkanteori mengenai teori pertanggungjawaban pidana, teori penyertaan (deelneming),dan Azas-Azas Peraturan Perundang-Udangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukumyuridis normatif, yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dankeberhasilan dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dengan sumber dataadalah sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder danbahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh, baik dari bahan hukumprimer, sekunder, tersier, serta informasi dari para ahli, maka analisis datadilakukan dengan pendekatan sosiologi yaitu analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, Dalam praktiknya, masihbanyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan dan menggunakan Pasal132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidanaselesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih (sebagaimana diuraikan olehPenuntut Umum dalam dakwaannya). Hal ini tentunya, tidak sesuai denganpenengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena pemufakatan jahat yangdidefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-UndangNarkotika dianggap sebagai LexSpecialist dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua,Untuk menghindari batalnya surat dakwaan maka Jaksa Penuntut Umum dalamperumusan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkapmenyesuaikan tindak pidana yang dilakukan. Maka dalam perumusan suratdakwaan yang seperti ini jelas menimbulkan keraguan baik terhadap terdakwa 123 Mahasiswa Ketua Komisi Pembimbing Anggota Komisi Pembimbing sendiri maupun terhadap hakim yang memeriksa perkara. Oleh karena itu, suratdakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan isinya, dan jelas menimbulkankeraguan terutama bagi si terdakwa, surat dakwaan yang demikian harusdinyatakan batal demi hukum. Disarankan agar hendaknya Jaksa Penutut Umumdalam membuat surat dakwaan harus secara teliti dan seksama untuk memenuhisyarat surat dakwaan agar surat dakwaan tidak terancam dengan kebatalan baikbatal demi hukum (van rechtswege nietic atau null and void) ataupun dinyatakanbatal. Serta perumusan surat dakwaan yang memenuhi syarat menjaminkepentingan hak tersangka untuk membela diri disamping Hukum Negara danPenuntutan.Kata kunci: Pemufakatan, Tindak Pidana, Narkotika. i