PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM SEBAGAI POLA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN DI INDONESIA

ABSTRAK Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia melalui pendekatan pidana yang selama ini dikedepankan, faktanya tidak berjalan efektif, khususnya dalam hal memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, bahkan berimplikasi terhadap terhambatnya pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang justru menjadi pertimbangan penting diterbitkannya Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu ternyata terkait penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia adalah juga domain hukum administrasi negara untuk menyelesaikannya, terutama pasca terbitnya Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dalam praktiknya domain hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam menyelesaikan perkara penyalagunaan kewenangan saling berbenturan dan terjadi tarik menarik antara keduanya.Persoalan ini sebetulnya dapat direduksi dengan menerapkan asas ultimum remedium hukum pidana, namun asas tersebut masih belum dapat diterima sebagai acuan pola penyelesaian suatu perkara penyalahgunaan kewenangan, sehingga mekanisme penyelesaian perkara penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia masih berjalan secara konservatif dan dalam praktiknya masih menyisakan persoalan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain bagaimanakah pola penyelesaian perkara penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan yang selama ini diberlakukan di Indonesia? serta bagaimanakah pola penyelesaian perkara dimaksud jika diterapkan berdasarkan asas ultimum remedium hukum pidana? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Kemudian jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (library research), terdiri dari bahan hukum primer meliputi peraturan perundang – undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder meliputi buku teks, artikel dan karya tulis ilmiah hukum lainnya, serta bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia. Selanjutnya data akan dianalisa dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pola penyelesaian perkara penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan yang selama ini berjalan di Indonesia, ternyata mengalami dualisme. Di satu sisi menerapkan instrumen hukum pidana, namun di sisi lain menerapkan hukum administrasi negara. Dalam instrumen hukum pidana, polanya dimulai dengan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan pidana oleh aparat penegak hukum, sampai dengan pelaksanaan pemidanaannya oleh pejabat yang bersangkutan. Sedangkan melalui instrumen hukum administrasi negara, polanya dimulai dengan pendekatan pengawasan oleh APIP, lalu ditemukan penyalahgunaan kewenangan, kemudian ditindaklanjuti dengan pengembalian kerugian keuangan negara oleh pejabat yang bersangkutan, di samping dikenakan juga sanksi administratif terhadapnya. Keduanya berjalan kerap bersamaan, namun juga kerap memunculkan hasil yang saling bertolak belakang. Lalu hasil penelitian yang kedua menunjukkan bahwa pola penyelesaian perkara penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan berdasarkan asas ultimum remedium, akan memunculkan pola yang mendahulukan pendekatan instrumen hukum administrasi negara dibandingkan hukum pidana, salah satunya dimana otoritas untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan di tingkat pengadilan, bukan lagi berada pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun menjadi berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas hasil pembahasan tersebut, disarankan agar dalam pola penyelesaian perkara penyalahgunaan kewenangan, asas ultimum remedium hukum pidana dapat diterapkan dan dinormakan dalam suatu peraturan perundang – undangan, kemudian perlu diberlakukan limitasi – limitasi tertentu terkait penerapan asas ultimum remedium hukum pidana sebagaimana dimaksud, yang juga turut dinormakan dalam suatu peraturan perundang – undangan. Kata kunci : Ultimum remedium,Tindak pidana korupsi, Penyalahgunaan kewenangan