Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan kepentingan umum
Hukum tanah nasional harus merupakan penjelmaan dari asas dan cita-cita hukum (Recht Idée) Bangsa In...
Status tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan...
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan legal...
Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk ...
Negara pada hakikatnya merupakan organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia...
Pelaksanaan pembangunan nasional akan terwujud apabila dapat terwujud situasi dan kondisi yang terti...
Penelitian ini bertujuan untuk mendidkripkan dan mengukur Fumgsi Badan Pendapatan terhadap Pendapata...
Sejak diberlakunnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pertengahan tahun 2005, pe...
Sebagai sebuah sistem dalam pengelolaan keseluruhan potensi laut yang ada, bidang perikanan merupaka...
Pemerintah Desa harus membuat Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa. Akan tetapi P...
Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemegang pemerintahan t...
Bentuk Negara merupakan suatu hal yang menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan dari sebuah Negar...
Penyebutan IKN menjadi polemik karena dianggap tidak sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemerintah...
Penelitian ini menganalisi penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang...
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan Peraturan Daera...
Hukum tanah nasional harus merupakan penjelmaan dari asas dan cita-cita hukum (Recht Idée) Bangsa In...
Status tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan...
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan legal...
Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk ...
Negara pada hakikatnya merupakan organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia...
Pelaksanaan pembangunan nasional akan terwujud apabila dapat terwujud situasi dan kondisi yang terti...
Penelitian ini bertujuan untuk mendidkripkan dan mengukur Fumgsi Badan Pendapatan terhadap Pendapata...
Sejak diberlakunnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pertengahan tahun 2005, pe...
Sebagai sebuah sistem dalam pengelolaan keseluruhan potensi laut yang ada, bidang perikanan merupaka...
Pemerintah Desa harus membuat Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa. Akan tetapi P...
Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemegang pemerintahan t...
Bentuk Negara merupakan suatu hal yang menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan dari sebuah Negar...
Penyebutan IKN menjadi polemik karena dianggap tidak sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemerintah...
Penelitian ini menganalisi penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang...
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan Peraturan Daera...
Hukum tanah nasional harus merupakan penjelmaan dari asas dan cita-cita hukum (Recht Idée) Bangsa In...
Status tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan...
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan legal...