Kewenangan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Otonomi Daerah

Sebagai sebuah sistem dalam pengelolaan keseluruhan potensi laut yang ada, bidang perikanan merupakan indikator yang baik bagi pengelolaan laut. Karena sektor ini menyimpan potensi perikanan yang sangat besar yang memberikan peluang kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup, yang pada akhirnya memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Untuk mendukung pengelolaan perikanan yang baik diperlukan sarana dan prasarana, dalam hal ini yang paling urgen adalah Pelabuhan Perikanan. Jumlah Pelabuhan Perikanan Indonesia menurut statusnya tahun 2010 berjumlah 968 dengan pembagian 6 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), 13 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), 47 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan 900 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Dari jumlah Pelabuhan Perikanan tersebut 2 Pelabuhan Perikanan (PP) dibangun dan dioperasikan oleh swasta yaitu PP.Balerang dan PP.Telaga Pungur, selanjutnya 6 PPS., 13 PPN. dan 2 PP. Dibangun oleh Pusat dan dioperasikan oleh Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah Dirjen Perikanan Tangkap) dan sisanya dibangun provinsi dan dioperasikan UPT Provinsi. Dasar hukum pembangunan dan operasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Swasta, adalah Pasal 41 ayat 2 huruf f Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan : `Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun Pemerintah`. Berpijak Pasal tersebut berarti pembangunan Pelabuhan Perikanan dapat dilakukan oleh siapa pun termasuk Swasta. Lebih lanjut persyaratan pembangunan dan operasional Pelabuhan Perikanan diatur dalam Per.Men.Kelautan dan Perikanan No.16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan. Berdasarkan pasal 41 UU RI. No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan PerMen. Kelautan dan Perikanan tersebut. Kewenangan pengelolaan : menetapkan Rencana Induk Pelabuhan, menetapkan klasifikasi, perizinan pembangunan dan mengoperasikan, penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan serta pengawasan, dan sebagainya merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebatas membangun dan mengoperasikan (pelaksanaan) Pelabuhan perikanan dan menetapkan lokasi Pelabuhan Perikanan. Dibandingkan dengan peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bidang Pelabuhan Laut, yang diatur dalam UU RI. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pemerintah Daerah tidak hanya sebagai pelaksana (membangun dan mengoperasikan) namun juga berkewenangan untuk mengelola Pelabuhan laut yaitu Jenis Pelabuhan Pengumpan dan Pelabuhan sungai/danau. Tujuan Otonomi Daerah yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta prinsip dalam otonomi/desentralisasi maka, merupakan suatu ketidakadilan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak diberdayakan dengan adanya kewenangan pengelola Pelabuhan Perikanan. Sementara itu Pasal 14 ayat (1), (2) dan Penjelasan ayat (2) UU RI. No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan wajib dan pilihan yang didesentralisasikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memang tidak disebutkan adanya Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, yang disebutkan terkait urusan pilihan adalah Kelautan dan Perikanan. Sehingga dapat dikatakan terjadi adanya kekaburan norma. Selain itu adanya perbedaan sifat pemberian kewenangan dalam urusan perikanan, jika dalam UU RI. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bersifat Desentralisasi maka dalam Undang-Undang Perikanan bersifat Pembantuan. Dari uraian tersebut memunculkan permasalahan : (1) Bagaimana peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan kewenangan dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan? (2) Bagaimanakah konstruksi pengaturan kewenangan pengelolaan Pelabuhan Perikanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memberikan kesejahteraan kepada nelayan di daerah? Penelitian disertasi ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan filsafati (philosophical approach). Teori yang dipergunakan adalah Teori Keadilan, Kesejahteraan, Teori Negara Kesatuan, teori Otonomi, Desentralisasi, Asas-asas Pemerintahan Yang Baik, Asas-asas Pengelolaan dan Asas-asas Perundangan-undangan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sampai saat ini belum ada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan kewenangan mengelola Pelabuhan Perikanan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya sebatas membangun dan mengoperasikan Pelabuhan Perikanan serta mengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berdasarkan Pasal 127 huruf c dan Pasal 130 UU RI. No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Sebenarnya ada peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan kewenangan mengelola Pelabuhan Perikanan ditinjau : - Dari tujuan otonomi daerah di Indonesia dan prinsip keadilan yaitu Pemberdayaan. - Pasal 11, Pasal 14 ayat (1), (2) dan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang didesentralisasikan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang bersifat lokal. - Meskipun Urusan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasal 14 ayat (2) dan penjelasannya, yang disebutkan terkait potensi dan kekhasan daerah diantaranya adalah `Perikanan`. Demikian pula dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak menyebutkan adany