TINJAUAN ASPEK PENGATURAN DAN KEWENANGAN PELAYANAN PERTANAHAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Hukum tanah nasional harus merupakan penjelmaan dari asas dan cita-cita hukum (Recht Idée) Bangsa Indonesia sesuai nilai-nilai Pancasila, yakni bersendikan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta harus merupakan implementasi dari ketentuan nasional tentang bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam Penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA) selain untuk mengakhiri dualisme pengaturan hukum tanah. Selanjutnya untuk mencapai tujuan kedua dari diterbitkannya Undang- Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA), yakni meletakkan dasar-dasar untuk melakukan unifikasi dan kesederhanaan hukum tanah nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berdasarkan Asas Desentralisasi, Pemerintahan Daerah melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah didelegasikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Urusan di bidang pertanahan merupakan salah satu urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai skala masing-masing daerah. Kewenangan yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960 yaitu wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan tanah di daerah yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960 yang meliputi Perencanaan Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian sesuai dengan keadaan Daerah masing-masing. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (1.k) dan Pasal 14 Ayat (1.k) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Urusan Pelayanan pertanahan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk diselenggarakan dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah. Atau dengan perkataan lain “Pelayanan Pertanahan” menjadi Urusan Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot