Penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Studi Di Wisata Petik Apel Kota Batu)

Penelitian ini menganalisi penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Di dalam Pasal tersebut mengatur tentang Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki izin usaha dan nomor induk yang diberikan oleh Walikota, atau pejabat yang ditunjuk. Namun pada kenyataan di lapangan ditemukan fakta bahwa terdapat banyak wisata petik apel yang tidak berizin atau dapat dikatakan ilegal. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan penyerapan pendapatan asli daerah menjadi tidak optimal. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris diperoleh kesimpulan bahwa Penegakan hukum terhadap kegiatan usaha wisata petik apel tidak berizin dalam rangka penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain yaitu Faktor Hukumnya, Faktor Penegak hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Dalam hal ini faktor yang paling berpengaruh adalah faktor penegak hukumnya dan faktor masyarakat. Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan Pemerintah Kota Batu berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan efisiensi kinerja birokrasi sehingga terkesan abai dalam menerapkan ketentuan terkait aspek perizinan pada wisata petik apel yang ada di Kota Batu