TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG–UNDANG No.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM Nama Mahasiswa : Agung Dwi Hartono NPM : 0771010042 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 16 Mei 1987 Program Studi : Ilmu Hukum ( S1 ) Judul Skripsi : TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG–UNDANG No.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN ABSTRAKSI Penelitian yang berjudul “ Tinjauan Diskresi Kepolisian Dalam Pelakasanaan Tugas penyidikan Tindak Pidana (Menurut Undang – Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ) ” bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tindakan diskresi dalam proses penyidikan di kepolisian ; dan kedua untuk mengetahuai akibat hukum bagi polisi yang melakukan penyalahgunaan tindakan diskresi dalam proses penyidikan di kepolisian. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative yaitu merupakan penelitian hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, bentuk tindakan diskresi dalam proses penyidikan dikepolisian, mulai dari proses pemanggilan,penangkapan,pemeriksaan tersangka dimana letak munculnya diskresi dalam proses penyidikan, mengenai tindakan penyidikan tersebut terdapat tindakan diskresi dalam proses penyidikan oleh kepolisian yang dimana pada proses penangkapan. Kedua, akibat hukum bagi polisi yang melakukan penyalahgunaan tindakan diskresi dalam proses penyidikan awalnya kepolisian mempunyai dasar undang – undang sendiri yaitu Undang – undang No.2 tahun 2002 yang dimana didalam undang- undang tersebut telah diatur segala hal yang berjhubungan dengan kepolisian, mulai dari kewenangan sampai sanksi yang diberikan kepada polisi, polisi yang melakakukan penyalahgunaan wewenang bisa dikenakan sanksi yang berupa,teguran, sidang indisipliner,dan pasal yang mempunyai kewenangan penuh akan Diskresi ini terdapat pada pasal 18 undang – undang no.2 tahun 2002. Kata Kunci : Diskresi, Penyidika