Diskresi Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polda Kalimantan Tengah

Peran penting Polri sebagai penegak hukum untuk “memerangi” tindak pidana penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan. Akan tetapi, terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya. Pada situasi-situasi tertentu, seorang Polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah “diskresi”. Diskresi kepolisian dalam lingkup penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba merupakan salah satu fenomena yang kerap kali terjadi dalam rangka penyelesaian atau pengungkapan tindak pidana ini. Cara demikian dilakukan, karena penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba memiliki kekhususan/kekhasan dibanding dengan tindak pidana lainnya. Tindak pidana narkoba bersifat extra ordinary crime, yang mempunyai ciri terselubung, jaringannya luas, serta sulit pengungkapannya. Karenanya diperlukan penanganan yang berbeda pula dari tindak pidana konvensional. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa isu hukum yang berkaitan dengan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dari hasil penelitian dan analisis penulis terhadap isu hukum dalam tesis ini, maka diperoleh jawaban sebagai berikut: 1. Faktor yang melatarbelakangi penyelidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Dit Res Narkoba Polda Kalteng, adalah: substansi hukum yang memadai dan mengutamakan kepentingan umum. 2. Bentuk diskresi kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polda Kalteng, yaitu: melepaskan informan yang membantu aparat dalam memberikan informasi dan diskresi kepolisian terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. 3. Bentuk penyimpangan diskresi dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, meliputi: penjebakan yang bertujuan untuk merekayasa kasus dan diskresi kepolisian yang rentan menjadi korupsi polisi. Sedangkan upaya Polda Kalteng mengantisipasi dan menindak penyelidik yang melakukan penyimpangan diskresi dalam penyelidikan penyalahgunaan narkoba, adalah: diskresi polisi harus dibatasi, pengawasan dalam diskresi kepolisian, penegakan peraturan disiplin anggota Polri dan kode etik profesi Polri; serta tanggunggugat tindakan kepolisian terhadap penyalahgunaan wewenang kepolisian