Pelaksanaan Diskresi oleh Penyidik dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian di Polres Kudus

Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN DISKRESI OLEH PENYIDIK DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diskresi dalam menangani tindak pidana pencurian di Polres Kudus serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat penyidik untuk melaksanakan diskresi dalam kasus tindak pidana pencurian di Polres Kudus. Berdasarkan kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum Acara Pidana pada khususnya. Apabila dilihat dari kegunaan praktis bagi peneliti sendiri adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada fakultas hukum Universitas Muria Kudus, sedangkan bagi pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya jajaran aparatur/instansi terkait dalam mengambil suatu kebijakan konkrit mengenai pelaksanaan diskresi oleh polisi terhadap tindak pidana pencurian serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang diskresi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data penulis diantaranya menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara (interview) atau diperoleh/diambil secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap penyidik satuan Reserse Kriminal Polres Kudus, advokat dan tokoh masyarakat. Sedangkan untuk data sekunder yaitu perundang-undangan, kepustakaan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data diperoleh, maka disusun dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas yang kemudian dari hasil analisa dapat ditarik kesimpulan secara induktif dan kemudian disusun secara sistematika dalam bentuk skripsi. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pelaksanaan diskresi tersebut dilakukan melalui tahap : menangkap tersangka, memeriksa tersangka dan menyita barang bukti. Kemudian penyidik melakukan diskresi/tindakan lain berupa penyuluhan atau pembinaan hukum pada pelaku/tersangka setelah adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan juga setelah penyidik memperoleh perintah/kebijakan dari atasannya. Dalam pelaksanaan diskresi, polisi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 dan Pasal 7 serta tetap berpegang pada kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.. Faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya diskresi oleh polisi terhadap tindak pidana pencurian di Polres Kudus yaitu faktor yang mendukung diantaranya faktor intern : adanya peraturan hukum yang menjadi dasar bagi polisi untuk melakukan diskresi dan adanya kebijakan dari atasan atau pimpinan kepolisian untuk melakukan diskresi serta faktor ekstern : adanya dorongan atau dukungan dari masyarakat untuk tidak memproses perkara tersebut hingga sampai di tingkat pengadilan dan keadaan yang ada pada diri tersangka/pelaku maupun korban. Faktor yang menghambat diantaranya faktor intern : adanya keinginan atau dorongan yang kuat dalam diri polisi untuk tetap memproses perkara tindak pidana pencurian tersebut sampai ke tingkat pengadilan dan belum semua polisi dapat bertindak secara profesional karena dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah latar belakang pendidikan seorang penyidik berbeda-beda dimana masih banyak penyidik yang berpendidikan SMA serta faktor ekstern : antara pelaku dengan korban tidak bisa didamaikan dimana korban menginginkan agar perkara tersebut diproses lebih lanjut hingga sampai ke tingkat pengadilan dan adanya keberatan dari pihak masyarakat bila penerapan diskresi tetap di berlakukan mengingat sumber daya manusia masyarakat Kudus banyak yang belum memahami aturan hukum secara benar