Tindakan Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana (Studi di Polres Malang Kota)

Penulisan skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan wewenang diskresi oleh penyidik di polres malang kota pada saat proses penyidikan berlangsung guna menseleksi setiap perkara pidana yang masuk kedalam tahap penyidikan, dimana perkara-perkara tersebut merupakan tindak pidana murni yang tergolong ringan, kurang berarti dan kurang efektif kalau diproses melalui jalur litigasi maupun perkara-perkara yang belum ada aturan hukumnya, sehingga penyidik melalui wewenang diskresinya dapat mengambil alternatif tindakan yang paling tepat baik bagi pihak korban, pelaku, dan masyarakat yang tentunya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelesaian, syarat-syarat penyelesaian, jenis-jenis kasus yang dapat diselesaikan maupun berbagai pertimbangan-pertimbangan lainnya baik dari segi yuridis maupun sosiologis agar tujuan dari penegakan hukum dapat tercapai. Dalam prekteknya pelaksanaan wewenang diskresi kepolisian tersebut mekanismenya dilakukan berdasarkan konsep ADR ( Alternatif Dispute Resolution ) sebagaimana di atur dalam surat keputusan Kapolri, namun dalam pelaksanaan wewenang diskresi tersebut terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat alternatif tindakan tersebut dilakukan. Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tindakan diskresi kepolisian sendiri dapat dikategorikan kedalam dua jenis pengawasan yakni pengawasan rutin dan pengawasan ensidentil pengawasan ini dilakukan sebagai usaha prefentif maupun represif khususnya apabila telah terjadi penyalahgunaan wewenang, dari pengamatan penulis dapat diketahui bahwa pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tindakan diskresi kepolisian dapat dilakukan melalui berbagai segi antara lain, dari segi pengawasan dapat ditempuh berdasarkan: a. Segi pengawasan vertikal dan horizontal, b. Segi pengawasan internal dan eksternal, c. Segi pengawasan fungsional. Sedangkan dari segi pertanggungjawabannya dapat ditempuh diantaranya melalui: a. Segi hukum administrasi, b. Segi moral dan etika kepolisian, c. Segi hukum disiplin Polri, d. Segi hukum Perdata, e. Segi hukum pidana. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan agar dapat diungkap dan didapatkan seberapa jauh kesenjangan antara apa yang di cita-citakan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga diharapkan hasil penelitian ini mampu mengkaji dan memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan dari wewenang diskresi kepolisian sebagaimana di cantumkan dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 2002 tantang Kepolisian Negara Republik Indonesia