SANKSI PIDANA HUKUMAN MATI BAGI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PENERIMA SUAP MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Tindak pidana korupsi dalam undang-undang merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai ordinary crime (kejahatan luar biasa), yang mana penanganannya harus dilakukan secara serius. Ada banyak macam-macam perbuatan yang bisa digolongkan korupsi, namun karya ilmiah ini membatasi pengertian korupsi dengan pengertian suap, yaitu suatu perbuatan yang mengandung kesepakatan antara pemberi suap dan penerima suap untuk sama-sama mencari keuntungan dengan cara yang curang dan batil. Yang menjadi titik fokus di sini adalah hakim Mahkamah Konstitusi yang berposisi sebagai penerima suap serta menggunakan kewenangannya secara tidak benar. Dalam hukum Islam suap dikenal dengan istilah risywah dan hakim Mahkamah Konstitusi berposisi sebagai al-Murtasyi�. Penelitian ini membahas salah sanksi pidana hukuman mati bagi hakim Mahkamah Konstitusi penerima suap menurut hukum Islam dan hukum positif. Pokok masalah dalam penelitian ini Bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang hukuman mati bagi hakim Mahakamh Konstitusi penerima suap. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengkaji dan menelusuri serta mendeskripsikan masalah yang terkait melalui literature-literatur dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptifkomparatif, di mana metode yang dipakai berupa analisis komparasi, yaitu dengan cara membandingkan data yang terkait. Hasil analisis skripsi ini, dari segi persamaannya bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan kepada hakim Mahkamah Konstitusi penerima suap mengingat bahaya dan efek negatif dari perbuatan tersebut, serta Mahkamah Konstitusi memiliki peranan dan posisi penting di Indonesia, sehingga harus benar-benar dijaga kehormatan dan wibawanya. Perbedaannya adalah tidak semua ahli hukum dan hakim menerima efek negatif yang besar sebagai alasan penjatuhan hukuman mati sebagai interpretasi, tetapi lebih sering menerapkan hukum berdasarkan teks undang-undang yang tertulis, sedangkan hukum Islam landasan al-Mas�lah�ah dan menghilangkan kemudaratan merupakan hal pokok dalam penerapannya, meskipun terkadang tidak secara teks nas menyebutkannya