ABSTRAK Korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang, menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pertanggung jawaba pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi yang diterapkan dalam pasal 20 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang diberlak...
Memberi suap kepada pegawai negeri adalah perbuatan korupsi. Rumusan korupsi pada pasal 5 ayat (1) s...
Pembuktian merupakan tahap yang paling menentukan dalam suatu proses persidangan karena pada tahap p...
Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberanta...
Korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang, menyuap orang atau kelompok lain untuk...
Skripsi ini disusun dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Perlindungan Hu...
Dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korup...
Adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, 1) Bagaimana penerapan hukuman ta...
Pembuktian terbalik yaitu suatu makanisme pembuktian yang membebankan kewajiban kepada terdakwa tind...
Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya diatur tentang korupsi material dan ...
Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindakan penyelewengan dari kebenaran, penyalahgunaan wewenan...
Penelitian ini dilakukan mengingat banyaknya kasus korupsi yang sulit di jamah hukum untuk diselesai...
Pembunuhan disertai penyertaan merupakan tindak pidana pembunuhan yang sering teijadi, akan tetapi ...
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Semarang yang menghukum Terdakwa Durrotun Na...
Suap menyuap dan Korupsi merupakan kejahatan yang sudah tidak bisa di tolerir lagi, karena kejahatan...
Proses penyidikan ini merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penanganan terhadap terjadinya ti...
Memberi suap kepada pegawai negeri adalah perbuatan korupsi. Rumusan korupsi pada pasal 5 ayat (1) s...
Pembuktian merupakan tahap yang paling menentukan dalam suatu proses persidangan karena pada tahap p...
Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberanta...
Korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang, menyuap orang atau kelompok lain untuk...
Skripsi ini disusun dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Perlindungan Hu...
Dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korup...
Adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, 1) Bagaimana penerapan hukuman ta...
Pembuktian terbalik yaitu suatu makanisme pembuktian yang membebankan kewajiban kepada terdakwa tind...
Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya diatur tentang korupsi material dan ...
Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindakan penyelewengan dari kebenaran, penyalahgunaan wewenan...
Penelitian ini dilakukan mengingat banyaknya kasus korupsi yang sulit di jamah hukum untuk diselesai...
Pembunuhan disertai penyertaan merupakan tindak pidana pembunuhan yang sering teijadi, akan tetapi ...
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Semarang yang menghukum Terdakwa Durrotun Na...
Suap menyuap dan Korupsi merupakan kejahatan yang sudah tidak bisa di tolerir lagi, karena kejahatan...
Proses penyidikan ini merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penanganan terhadap terjadinya ti...
Memberi suap kepada pegawai negeri adalah perbuatan korupsi. Rumusan korupsi pada pasal 5 ayat (1) s...
Pembuktian merupakan tahap yang paling menentukan dalam suatu proses persidangan karena pada tahap p...
Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberanta...