Penyelarasan Pasal 2 Ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) dan Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Bumn Terkait Kewenangan Mempailitkan Perum

Bankruptcy petition becomes blurred due to the conflict between Article 55 Verse (1) Act No. 19 of 2003 about State-Owned Enterprises against Article 2 Verse (5) Act No. 37 of 2004which led to the creation not of legal of law. The objective of research is to understand and to analyze the harmonization of disharmony conflict between Article 55 Verse (1) Act No. 19 of 2003 about State-Owned Enterprises and Article 2 Verse (5) Act No. 37 of 2004 about Bankruptcy and The Postponement of Repayment Duty in relative with the procedures of bankruptcy for General Companie, Type of research is normative research in which law base.Some approaches are used such as Statute Approach, Comparative Approach and Historical Approach.Based on the result of analysis can find conflict-related banckruptcy authority bout chancellor of the exchequer and director. Minister of financy is entitled to bankruptcy State-Owned Enterprises because the minister who more familiar with the state of the overall economy of the country is ministry of finance. The difference in the bankruptcy of state-owned enterprises because of differencesin intent and purpose if both those enterprises, where is the law of state-owned enterprises namely article 12 and article 36 states the nature of its business is focused on middle public benefit services. Key words: bankruptcy, authority, State-Owned Enterprises Abstrak Permohonan kepailitan Perum menjadi kabur akibat terdapatnya pertentangan antara Pasal 2 ayat (5) undang-undang kepailitan dan PKPU dan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang BUMN yang menyebabkan tidak terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelarasan konflik disharmonisasi peraturan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dengan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU terkait kewenangan memailitkan PERUM dan juga untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan antara Perum dan Persero dalam hal kewenangan mempailitkan BUMN, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil analisis dan kajian dapat diketahui pertentangan pasal terkait kewenangan mempailitkan Perum antara menteri keuangan dan direksi, yang berhak mempailitkan adalah Menteri keuangan karena yang lebih paham dengan keadaan perekonomian Negara secara keseluruhan adalah menteri keuangan. Adanya perbedaan mempailitkan BUMN (Persero dan Perum) karena kedua badan usaha ini sesungguhnya memang berbeda maksud dan tujuanya walaupun kedua-duanya BUMN, dimana dalam Undang-Undang BUMN yaitu pada Pasal 12 dan Pasal 36 menyebutkan sifat usahanya lebih menitikberatkan pada pelayanan semi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Kata kunci: kepailitan, kewenangan, Peru