HAK KREDITOR UNTUK MENGGUGAT PERUSAHAAN EFEK DI PENGADILAN NIAGA

Judges in the Commercial Court can use different articles in the Law (Law) Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligations of Debt Payment (KPKPU). The behavior of judges in deciding cases becomes inconsistent because the articles in the Act regulate the opposite. Article 2 paragraph (1) and Article 2 paragraph (4) of the KPKPU Law stipulates that 2 (two) creditors can sue the debtor bankruptcy in the Commercial Court and Creditors cannot sue the Debtor bankruptcy, unless the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) sues the Securities Company . In deciding bankruptcy cases, judges must have a consistent legal basis to determine the articles used in the same case. To overcome this problem, the judge has two choices to use the basis, namely Jeremy Betham's theory of benefit and individual rights based on the thinking of Albert Venn Dicey, KC, FBA. From the results of the analysis, the use of individual rights takes precedence. Claiming bankruptcy by individuals to securities companies solves the problem more. Keywords: Bankruptcy, Securities Companies, Individual Rights  Abstrak Hakim di Pengadilan Niaga dapat menggunakan pasal berbeda dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU). Perilaku hakim dalam memutus perkara menjadi inkonsisten karena pasal dalam UU tersebut mengatur hal yang berlawanan. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU KPKPU mengatur bahwa 2 (dua) kreditur dapat menggugat pailit debitor di Pengadilan Niaga dan Kreditur tidak dapat menggugat pailit Debitor, kecuali Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sendiri yang mengugat Perusahaan Efek. Dalam memutus perkara kepailitan, hakim harus memiliki alas hukum konsiten untuk menentukan pasal yang digunakan dalam perkara sama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hakim memiliki dua pilihan untuk menggunakan alasnya, yakni teori kemanfaatan Jeremy Betham dan hak individu berdasarkan pemikiran Albert Venn Dicey, KC, FBA. Dari hasil analisa, penggunaan hak individu lebih diutamakan. Gugat pailit oleh individu kepada perusahaan efek lebih menyelesaikan masalah. Kata Kunci: Kepailitan, Perusahaan Efek, Hak Individ