TINJAUAN YURIDIS HAK EKSEKUSI KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN (Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Hak eksekusi kreditur separatis terhadap benda yang dibebankan dengan hak jaminan kebendaan telah dijaminkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan), tetapi dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu masa penangguhan eksekusi. adanya masa penangguhan (stay) terhadap hak eksekusi kreditur separatis tersebut kedudukan yang dipisahkan dan diutamakan berubah menjadi kedudukan yang setara dengan kreditur konkuren. Hal ini bertujuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh kreditur separatis dalam melaksanakan hak eksekusi yang akan merugikan kreditur lain terutama kreditur konkuren yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan miliki debitur. The right of execution of separatist creditors on objects charged with material security rights has been pledged in Article 55 paragraph (1) Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (will be called Bankruptcy Law), but in its implementation, the provisions of Article 56 paragraph (1) Bankruptcy Law, namely the period of suspension of execution. There is a period of stay for the execution right of the separatist creditor whose position is separated and prioritized changes to an equal position with the concurrent creditor. This aims to prevent fraud committed by separatist creditors in exercising the right of execution that will harm other creditors, especially concurrent creditors whose debts are not guaranteed by the debtor's property rights