PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARWARGA DI KECAMATAN JOHAR BARU, JAKARTA PUSAT

Abstrak -- Angka kepadatan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sementara tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Wilayah dengan angka kepadatan penduduk yang tinggi disertai dengan besarnya angka pengangguran dapat memunculkan berbagai potensi kerawanan, salah satunya adalah konflik sosial. Kecamatan Johar Baru yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Lingkungan hidup yang kurang sehat di wilayah ini, kepadatan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka pengangguran, dan rusaknya pergaulan banyak anak-anak muda di wilayah ini merupakan faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik tawuran antarwarga yang selalu hanya dikarenakan hal-hal yang sepele dan tidak jelas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyelesaian konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori peran, teori identitas sosial, teori konflik, dan teori resolusi konflik.Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih perlu ada optimalisasi peran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah, baik itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Jakarta Pusat masih belum tepat sasaran. Kurang optimalnya peranan pemerintah dalam menyelesaikan konflik tawuran antarwarga di wilayah Kecamatan Johar Baru ini dikarenakan upaya-upaya yang telah dilakukan hanya dapat menyelesaikan konflik dalam jangka pendek, dan masih meninggalkan kondisi negative peace, bukan positive peace.Kata Kunci: peran, pemerintah DKI Jakarta, kepadatan penduduk, konflik sosial, tawuran, Johar Baru Abstract -- Population density figures are increasing from year to year while not accompanied by the availability of employment causing high unemployment. Regions with high population densities accompanied by large unemployment rates can create various potential vulnerabilities, one of which is social conflict. The Johar Baru sub-district located in the Central Jakarta Administrative City is one of the regions with a very high population density. Unhealthy environment in this region, population density, low education level, high unemployment, and damage to the association of many young people in this region are the factors that trigger the occurrence of conflict between citizens who are always only because of things that trivial and unclear. This study aims to determine the role of the government in resolving inter-community conflicts in Johar Baru Subdistrict, Central Jakarta. This research is a qualitative research using role theory, social identity theory, conflict theory, and conflict resolution theory. The results of this study indicate that there is still a need to optimize the role of the Provincial Government of DKI Jakarta. The results of this study indicate that the role of the government, both the DKI Jakarta Provincial Government and the Central Jakarta City Government are still not on target. The lack of optimal role of the government in resolving conflict between residents in the Johar Baru Subdistrict area is due to efforts that have only been able to resolve conflicts in the short term, and still leave negative peace conditions, not positive peace.Keywords: role, DKI Jakarta government, population density, social conflict, brawl, Johar Bar