Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia dan Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada Sekolah Menengah Atas

The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 has mandated that one of the Indonesia’s national goals is the creation of national intellectual life. Therefore every Indonesian citizens, regardless of their social status, race, ethnicity, religion, and gender are entitled to quality education services. One effort to improve the quality of education contained in Article 50 paragraph (3) of Law No. 20 Year 2003 on National Education System, which states that the central and or local government establish at least one unit of education at all levels of education to be developed as an international education unit. Article 12 of Law No. 39 Year 1999 on Human Rights states that everyone has the right to protection of personal development, to education, to educate themselves, and improve the quality of human life in order to be faithful, pious, noble responsibility, and welfare in accordance with human rights. The focus of this research is in accordance with the actual conditions covering: the utilization costs for the development of international school stubs (RSBI), the quality of student and teacher recruitment based on basic principles of human rights. This study uses a case study research design and conducted in North Sumatra and East Java. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh sebab itu Warga Negara Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu termuat dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf Internasional. Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Fokus penelitian ini disesuaikan dengan kondisi aktual yaitu: pemanfaatan biaya untuk pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), perekruran siswa dan kualitas guru ditinjau dari prinsip pokok HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain studi kasus dan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur