Jaminan Atas Hak Pendidikan Berdasarkan Konvensi Ekonomi, Social dan Budaya

ABSTRAK The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ECOSOB Rights) which has been established by the United Nations General Assembly on December 16, 1966, as a binding rule for every State that is a member of the United Nations in the context of upholding human rights, and Indonesia as one of the a member state of the United Nations (UN) is bound by the International Covenant. Education is one of the accesses to welfare, and the enforcement of human rights comes from education, therefore the right to education is a human right to achieve prosperity and increase human dignity, therefore it must get guarantees and protection from the state for the rights of citizens. country in the field of education. This guarantee of the right to education can educate and improve the life and quality of human beings in Indonesia who master science, art and technology in realizing an advanced, just, prosperous, and civilized society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose and basis of education is a fundamental problem in the implementation of this education, meaning that the basis of this education will determine the style and content of education itself, the goals themselves will determine where the students will be taken. The fulfillment of guarantees for the right to education as a citizen's human right must be implemented progressively, such as implementing free education for the people, but the right to education is still underestimated, because of the weak management of the management of the low education budget, which is often an obstacle that is felt by many parties. However, after a fourth amendment was made to the 1945 Constitution, this right to education has become a state concern and is directly the responsibility of the state Keyword : Human Rights, Education, Social Security System ABSTRAK Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak EKOSOB) yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966, sebagai suatu aturan yang mengikat bagi setiap Negara yang menjadi anggota PBB dalam rangka penegakan HAM, dan Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terikat dalam Kovenan Internasional tersebut. Pendidikan merupakan salah satu akses kepada kesejahteraan, dan penegakan hak asasi manusia berasal dari pendidikan, oleh karena itu hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia untuk mencapai suatu kesejahteraan dan peningkatan martabat manusia, oleh karena itu harus mendapatkan jaminan dan perlindungan dari negara terhadap hak asasi warga negara di bidang pendidikan. jaminan atas hak pendidikan ini dapat mencerdaskan dan meningkatkan kehidupan serta kualitas manusia di negara Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan, seni dan teknologi dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan juga beradab berdasarkan Pancasila serta Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dan dasar penddikan merupakan suatu maslaah yang fundamental dalam pelaksanaan pendidikan ini, artinya dasar pendidikan ini akan menentukan corak da nisi pendidikan itu sendiri, tujuan nya sendiri pun akan menentukan kemana anak didika akan dibawa. Pemenuhan jaminan atas hak pendidikan sebagai hak asasi warga negara harus di terapkan secara progresif, seperti melakukan penerapan pendidikan gratis kepada rakyat, namun hak pendidikan masih dipandang sebelah mata, karena lemahnya manajemen pengelolahan rendahnya anggaran pendidikan sering kali menjadi suatu hambatan yang dirasakan oleh banyak pihak. namun setelah dilakukan sebuah amandemen keempat terhadap UUD 1945 hak atas pendidikan ini menjadi perhatian negara dan secara langsung menjadi tanggung jawab negara Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Sistem Jamina