ANALISIS YURIDIS PERAN NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN DATA KONSUMEN TERHADAP PEMBUATAN AKTA AUTENTIK MENURUT KETENTUAN HUKUM PERDATA INDONESIA

Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds. Authentic deeds are needed by the community as evidence in carrying out legal actions. In the Notary Office Law it is stated that the notary as the maker of the deed must keep the contents of the deed confidential and all information obtained for making the deed. On the internet there are many copies of deeds that can be seen by internet users if they are searched for with the keyword notarial deed. Researchers want to know how the role of a notary in maintaining the secrecy of authentic deeds and how it is regulated in the Law on Notary Position. The research method used is normative legal research. The results of the discussion state that the cooperation of all parties involved in making the deed is needed in maintaining the secrecy of the deed and arrangements regarding the secrecy of authentic deeds which must be maintained are contained in Article 4 paragraph (2) of the Notary Office Law. In addition, there are also confidentiality regulations that must be maintained by certain positions in Article 1909 paragraph (3) of the Civil Code, Article 170 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, and Article 322 paragraph (1) of the Criminal Code.Notaris adalah pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik. Akta autentik diperlukan oleh masyarakat sebagai bukti dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris selaku pembuat akta harus merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Dalam internet banyak terdapat salinan akta yang dapat dilihat oleh pengguna internet jika ditelusuri dengan kata kunci akta notaris. Peneliti ingin mengetahui bagaimana peran notaris dalam menjaga kerahasiaan akta autentik dan bagaimana pengaturannya dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menerangkan 2 hal yaitu: Pertama, dibutuhkannya kerjasama seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan akta dalam menjaga kerahasiaan akta dan pengaturan mengenai kerahasiaan akta autentik yang harus dijaga tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris; Kedua, selain itu terdapat juga peraturan kerahasiaan yang harus dijaga oleh jabatan tertentu pada Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Acara Pidana, dan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana