Analisis Fiqhul Bi`ah terhadap Kewenangan Otonomi Daerah dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang : Tinjauan Hukum Islam

This article aims to describe an overview of Islamic law (fiqhul bi`ah) on post-mining reclamation policies. Mining and mining industries in the area are regulated in the post-mining reclamation policy through Regional Regulations. The coal mining industry has a large-scale environmental impact spread over the regions, especially areas where natural resources thrive. The problem in this research concerns the form of post-mining control in terms of the authority of regional autonomy and how the control and supervision from the government is related to post-mining Reclamation Guarantees, through regional autonomy policies, the emphasis on post-mining reclamation can be controlled with all regional policies. Control in the licensing process does not stop at handling taxes, it is in tune with legal certainty. The research method used in this artilcles is normative juridical by taking data from processed researchers, and using some literature in the form of books, as well as related journal articles. The conclusion in this study, that although the post-mining reclamation process has been actively carried out, the handling efforts have not been maximized, what needs to be done is as an alternative to managing ex-mining land with an environmentally sustainable perspective, encouraging the strengthening of the synergy team in the form of a monitoring team for all stakeholders, the community can participate in prepare the management of ex-mining land and implement the supervisory function.Artikel ini bertujuan untuk memaparkan tinjauan hukum Islam (fiqhul bi`ah) terhadap kebijakan reklamasi pasca tambang. Tambang dan industri pertambangan yang ada didaerah diatur dalam kebijakan reklamasi pasca tambang melalui Peraturan Daerah. Industri pertambangan batubara berimbas pada dampak lingkungan berskala besar tersebar di daerah, khususnya daerah yang sumber daya alam tumbuh subur. Adapun permasalahan dalam penelitian ini menyangkut bentuk pengendalian pasca tambang ditinjau dari kewenangan otonomi daerah dan bagaimana pengendalian dan pengawasan dari pemerintah terkait dengan Jaminan Reklamasi pasca tambang, melalui kebijakan otonomi daerah dapat dikontrol penekanan reklamasi pasca tambang dengan segala kebijakan daerah. Pengontrolan dalam proses perizinan tidak berhenti pada penanganan pajak pun seirama dengan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan mengambil data dari olahan peneliti, dan menggunakan beberapa literatur berupa buku, serta artikel jurnal terkait. Kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa meskipun proses reklamasi pasca tambang telah aktif dilakukan namun upaya penanganannya belum maksimal, yang perlu dilakukan adalah sebagai alternatif pengelolaan lahan bekas tambang berspektif lingkungan yang berkelanjutan, mendorong partisipasi masyarakat yang terkait serta ikut andil dalam persipan lahan bekas tambang dan menerapkan fungsi pengawasan