Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Kosmetik Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Consumer protection is all efforts that ensure legal certainty to provide protection to consumers. This study aims to explain the responsibility of business actors to cosmetic quality standards for consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this research is normative legal research. In the decision of the Batam District Court Number 986/Pid.Sus/2016/PNBtm, Miau Kiuk alias Grace, an illegal cosmetic business actor, was sentenced to imprisonment for 4 months and 15 days and a fine of Rp. 5,000,000.00 without any accountability to the consumer. In the decision of the North Jakarta District Court Number 1616/Pid.Sus/2016/PNJktUtr, William Perkasa, an illegal cosmetic business actor, was sentenced to imprisonment for 1 year 6 months and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 without any accountability to the consumer. In the decision of the Payakumbuh District Court Number 98/Pid.Sus/2017/PNPyh, Armen Dahlan, an illegal cosmetic business actor, was sentenced to prison for 1 month and a fine of Rp. 3,000,000.00 without any accountability to the consumer. Law enforcement officers should apply maximum sanctions to illegal cosmetic business actors accompanied by accountability to consumers who become victims as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap standar mutu kosmetik bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 986/Pid.Sus/2016/PNBtm, Miau Kiuk alias Grace, pelaku usaha kosmetik illegal, dipidana penjara selama 4 bulan 15 hari dan denda sebanyak Rp5.000.000,00 tanpa disertai adanya pertanggungjawaban kepada konsumen. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1616/Pid.Sus/2016/PNJktUtr, William Perkasa, pelaku usaha kosmetik illegal, dipidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 tanpa disertai adanya pertanggungjawaban kepada konsumennya. Dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.Sus/2017/PNPyh, Armen Dahlan, pelaku usaha kosmetik illegal, dipidana penjara selama 1 bulan dan denda sebanyak Rp3.000.000,00 tanpa disertai adanya pertanggungjawaban kepada konsumennya. Aparat penegak hukum seharusnya menerapkan sanksi maksimal kepada pelaku usaha kosmetik illegal disertai adanya pertanggungjawaban kepada konsumen yang menjadi korban sebagaimana yan