PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN AJARAN PENYERTAAN

Deeds made before a Notary against certain legal acts may be parties who are perpetrators of money laundering crimes who utilize the services of a Notary, this action is carried out by the perpetrator so that the money laundering transaction avoids legal entanglements due to the confidentiality of the position owned by the Notary. Notaries may be caught up in acts of inclusion in criminal acts, especially in corruption crimes that have characteristics in terms of subjects, objects and deeds and are carried out by people who have special skills or have the authority, opportunity or means that exist in them because of their position or position. The method used in this study is empirical juridical, which is research that seeks to connect the prevailing legal norms with the reality that exists in society. The research specifications used are descriptive analytical which is expected to be able to provide a detailed, systematic, and comprehensive picture of all related matters. The results showed that a new Notary can be held accountable if he has made a mistake or committed an act that violates laws and regulations. The imposition of criminal sanctions against notaries can be carried out as long as the restrictions as mentioned above are violated. Aspects of legal protection for Notaries related to the relationship between criminal law institutions are in connection with the right to deny Notaries that must be carried out and the presence of the Honorary Notary Assembly is an effort made by the government in providing a form of legal protection for notaries in carrying out their duties as general officials. Akta yang dibuat dihadapan Notaris terhadap perbuatan hukum tertentu dapat saja para pihak yang merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jasa Notaris, perbuatan ini dilakukan pelaku agar transaksi pencucian uang tersebut terhindar dari jeratan hukum karena adanya kerahasiaan jabatan yang dimiliki Notaris. Notaris dapat saja tersangkut pada tindakan penyertaan dalam tindak pidana terlebih dalam tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik dari segi subjek, objek dan perbuatan serta dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus atau mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris baru dapat diminta pertanggunngjawabannya apabila telah melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar. Aspek perlindungan hukum terhadap Notaris terkait dengan hubungan pranata hukum pidana ialah sehubungan dengan hak ingkar Notaris yang harus dilaksanakan serta kehadiran Majelis Kehormatan Notaris   ini   merupakan   upaya   yang   dilakukan   pemerintah   dalam memberikan  suatu  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  notaris  dalam  menjalankan  tugas jabatannya sebagai pejabat umum. &nbsp