KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS DALAM PENCEGAHAN PENGGUNAAN HASIL KORUPSI DALAM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN

The reduced central supervision of the regions causes budgetary and authority deviations so that they tend to commit acts of corruption. Various methods were used to hide the money resulting from corruption, one of which was by placing the funds in a company. Through normative juridical research, it is found that notaries can play a role in preventing money laundering by reporting perpetrators who are suspected of committing money laundering crimes even though the Notary Office Law requires Notaries to keep everything confidential regarding the deed, unless the Law stipulates other. The legal position of a Notary, apart from being a public official (openbaar ambtenaar) who is authorized to make authentic deeds, can be held responsible for his actions in connection with his work in making deeds and is obliged to keep the contents of the deed secret, but also a Notary as part of law enforcement officials and citizens of Indonesia. who comply with the law according to government regulation Number 43 of 2015 is one of the parties that is obliged to report a party suspected of having committed a crime of money laundering.Pengawasan pusat terhadap daerah yang berkurang menyebabkan terjadi penyimpangan anggaran maupun wewenang sehingga cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi. Berbagai cara dilakukan untuk menyembunyikan uang hasil korupsi tersebut, salah satunya dengan menempatkan dana tersebut dalam suatu perusahaan. Melalui penelitian yuridis normatif, dihasilkan penelitian bahwa Notaris dapat berperan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan cara melaporkan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang meskipun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasian segala sesuatu mengenai aktanya, kecuali undang-undang menentukan lain. Kedudukan hukum bagi Notaris selain sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta dan wajib untuk merahasiakan isi aktanya, akan tetapi juga Notaris sebagai bagian dari aparat penegak hukum dan warga Negara Indonesia yang patuh akan hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 merupakan salah satu dari pihak yang wajib melaporkan pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang