KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG YANG BERBASIS ONLINE (FINTECH) DALAM PERSPEKTIF PERJANJIAN KONVENSIONAL

This research will discuss the legal position of online-based lending and borrowing agreements (Fintech) from the perspective of conventional agreements. This online-based lending and borrowing activity must be accompanied by a legal umbrella that is fair and with permanent legal certainty, in order to create healthy competition and provide convenience for creditors and debtors in this online-based lending and borrowing activity. The convenience in question is that the debtor gets a guarantee related to the confidentiality of personal data and all forms of guarantees because it is spread in public very easily through online media. Likewise, creditors must feel calm and safe in running their business, because the online-based borrowing process is not done face-to-face, so the process of checking or checking guarantees and the ability to pay becomes a very difficult thing to analyze. The research method used is a normative research method that comes from primary and secondary legal data. From the results of research conducted can obtain results, namely: 1). The legal position of information technology-based lending and borrowing agreements is an underhand deed which, if you want to use it, you have to go through the courts, 2). There must be arrangements regarding interest rates, protection of the identity of the parties, and regarding witnesses.Penelitian ini akan memabahas tentang Kedudukan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Berbasis Online (Fintech) Dalam Perspektif Perjanjian Konvensional. Pada kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum tetap, agar dapat menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur didalam kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini. Kenyamanan yang dimaksud adalah debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena tersebar dimuka umum sangat mudah melalui media online. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses pinjam meminjam berbasis online tidak dilakukan dengan tatap muka langsung, sehingga proses pengecekan ataupun pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk di analisis. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif yang berseumber dari data-data hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memperoleh hasil yaitu : 1). Kedudukan hukum perjanjian pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi merupakan akta dibawah tangan yang mana apabila ingin menggunakannya harus melalui pengadilan, 2). Harus adanya pengaturan mengenai suku bunga, perlindungan identitas para pihak, dan mengenai saksi