MENCEGAH SENGKETA TANAH

Land disputes occur because they are related to the control of land rights. The control of land rights is carried out in accordance with the provisions of the legislation, so land disputes can be avoided, can be prevented. Minimization of conflict and optimization of order can be stated as the ultimate goal of using law as a regulator of people's lives. Due to the importance of this problem, on September 24, 1960, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles was enacted, which is usually called the Basic Agrarian Law and abbreviated as UUPA. The UUPA is the embodiment of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The land issue is part of the agrarian problem. In connection with this, the approach in this paper is carried out in a normative juridical manner, namely the type of research that uses secondary data or library data as the main data. Based on the discussion carried out, it can be concluded that preventing land disputes can be done by: (1) administering land rights certificates. If the land is still in the form of land rights according to customary law or civil (western) law, then convert the rights and register the land, until a certificate of land rights is issued; (2) keep the land certificate carefully; (3) create clear and permanent land boundaries; (4) construct buildings and plant perennials; (5) make a nameplate of the owner on the land in question as a notification to the community; (6) the transfer of land rights must always be before the Land Deed Making Official (PPAT)/Notary.Sengketa tanah terjadi karena terkait dengan penguasaan hak-hak atas tanah. Penguasaan hak atas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sengketa tanah dapat dihindari, dapat dicegah. Minimalisasi konflik dan optimalisasi ketertiban dapatlah dinyatakan sebagai tujuan akhir dari penggunaan hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Berhubung demikian pentingnya masalah tersebut, maka pada tanggal 24 September 1960 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan disingkat UUPA. UUPA merupakan pengejawantahan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Masalah pertanahan menjadi bagian dari masalah keagrariaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendekatan dalam tulisan ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan sebagai data utamanya. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah sengketa tanah itu dapat dilakukan dengan cara: (1) mengurus sertipikat hak atas tanah. Bila tanahnya masih berupa hak atas tanah menurut hukum adat atau hukum perdata (barat), maka lakukan konversi hak dan pendaftaran tanahnya, hingga terbit sertipikat hak atas tanah tersebut; (2) simpan baik-baik sertipikat tanahnya; (3) buat batas tanah yang jelas dan permanen; (4) dirikan bangunan dan tanam tanaman keras; (5) buat papan nama pemilik di atas lahan yang bersangkutan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat; (6) melakukan peralihan hak atas tanah harus selalu dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notari