Menguji Asas Presumtio Iustae Causa dalam Sengketa Tata Usaha Negara

The principle of Presumtio Iustae Causa is a part of State Administrative Decree implementated in resolving state administrative disputes. This principle means that a State Administrative Decision should be valid consideration. It could be make the validity lost when the new decision one cancels or revokes the old decision. The paper purposed the establishment of State Administrative Courts, to provide protection for the rights of the people as originately from personal rights as well as to provide protection for the community rights of society based on the common interests of community. This qualitative research applied a normative juridical legal method. The study resulted that a government obligated to promote the general welfare as stated in the constitutional mandate. In carrying out this obligation, the government has to take Administrative Law Enforcement actions.Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dikenal asas presumtio iustae causa sebagai bagian dari pelaksanaan KTUN guna menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Makna dari asas ini yaitu sebuah KTUN selalu dinilai sah. Keabsahan ini akan hilang apabila muncul keputusan baru yang membatalkan atau mencabut keputusan yang lama. Tujuan dalam penulisan ini mengenai pembentukan, peradilan administrasi atau peradilan TUN  untuk melindungi berbagai hak masyarakat yang bersumber dari hak-hak individu juga melindungi berbagai masyarakat yang mengacu dengan kepentingan bersama dari individu yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan, yaitu penelitian hukum yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Adapun kesimpulan penelitian ini, pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang tertera dalam amanat konstitusi. Dalam malaksanakan kewajibannya pemerintah harus melakukan tindakan pengaturan dan penegakan hukum administratif