ASAS PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA DALAM KTUN: PENUNDAAN PELAKSNAAN KTUN OLEH HAKIM PERADILAN UMUM

Salah satu prinsip penting dalam hukum administrasi negara adalah asas Presumptio Iustae Causa yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Secara tegas dinyatakan bahwa pihak yang berwenang untuk menyatakan penundaan pelaksanaan atau sah tidaknya suatu KTUN adalah hakim administrasi. Menjadi sebuah persoalan hukum manakala dalam putusan perkara  nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN Jkt.Pst dinyatakan bahwa SK Menkumham yang menjadi legal standing penggugat harus diuji keabsahannya terlebih dahulu sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Hakim dalam perkara ini telah melampaui kewenangannya karena hakim pada peradilan umum tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah tidaknya sebuah KTUN.One of the important principles in administrative law is the principle of Presumptio Iustae Causa which states that the administrative decision must be deemed to betrue according to law. Therefore, it can be carried out as long as it is not proven otherwise by the administrative law judges declaring that it is against the law. By the laws, the administrative law judges are given the authority to declare a delay in the implementation and validity of an administrative decision. A legal question has arisen when the decision no. 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/ PN Jkt.Pst was issued by the District Court. It stated that the Decree of the Minister of Law and Human Rights which was claimed to be the legal standing of the plaintiff must be tested first to review its validity, causing the law suit was not accepted by the Court. The case has pointed out that the District Court’s judges have exceeded their authority since it is not their authority to review the validity of an administrative decision