TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI SYARAT FORMAL PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDY ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAH SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF )

Abstrak Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan upaya administratif. Upaya administratif merupakan penerapan atau implementasi dari negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila menitiberatkan pada asas gotong royong, yang mana asas gotong royong diderivasi melalui asas kerukunan dan musyawarah. Sehingga upaya administratif merupakan penerapan dari asas kerukunan dan musyawarah, yang menganggap bahwa peradilan merupakan sarana terakhir (ultimum remedium) untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa konsep mengenai upaya administratif dan penerapannya di pengadilan. Isu hukum dalam penelitian ini pertama apakah upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kedua apakah keputusan tata usaha negara awal atau keputusan upaya administratif yang dijadikan obyek sengketa apabila mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, ketiga bagaimana tenggang waktu mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara setelah adanya Upaya Administratif. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan perlindungan bagi rakyat khususnya dalam hal sengketa Tata Usaha Negara.Kata Kunci : Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Administrasi Pemerintahan. AbstractEnacted of Act Number 30 of 2014 on Government Administration leads the change of administrative court system in Indonesia. One of these change related to administrative effort. Administrative effort was application or implementation of Pancasila legal state. Pancasila legal state focus on the principle of mutual cooperation (gotong royong), which the mutual cooperation derived from harmony and deliberation. Thus administrative effort was aplication of harmony and deliberation principles, thought that judicial is the last effort to solve the problem. This research try to analyze the concept of administrative effort and it implementation at the court. Legal issues in this research is: first, do administrative effort must be taken before sues to administrative court; and second, whether original administrative decision or edministrative effort decision that used as an dispute object when apply a administrative lawsuit to administrative court. Expected of this research can be found a norm that can be provides legal protection for the people especially in administrative dispute.Keywords : Administrative Efforts, State Administrative Courts, Decisions