Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta

Penelitian ini didasarkan pada pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang menyangkut pada kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial yang diselenggarakan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini bertujan untuk menemukan Konsep Baru guna perkembangan ilmu Administrasi Publik dan mendapatkan gambaran secara utuh serta menyeluruh mengenai Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kota Administrasi Jakarta Timur. Telah banyak upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi berbagai masalah Sosial dan Fisik Lingkungan, salah satu upayanya adalah lahirnya sebuah kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Pengimplementasian program ini melibatkan masyarakat sebagai perencana, pelaksana dan pengevaluasi dari program yang mereka lakukan untuk kepentingan lingkunguan mereka masing-masing. Kerangka acuan dalam menganalis Pelaksanaan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang peneliti gunakan adalah teori Merille Grindlle (1980) dengan memperhatikan Kontent terdiri dari : Kepentingan yang dipengaruhi, Manfaat yang diperoleh, Perubahan Yang Diharapkan, Sisi Pembuat keputusan, Pelaksana Program, Komitmen Terhadap Sumber Daya Yang dikerahkan. Konteks terdiri : Kekuatan, Keputusan, Strategi dan Pelaku terkait, Karakteristik Institusi dan Rezim, Kepatuhan dan Daya Tanggap. Penelitian ini Menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif.. Teknik pengumpulan data melalui Obsevasi, wawancara, Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan, bahwa : pelaksanaan Implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat (PPMK) dari sisi Kontent a. Kepentingan Progam di pengaruhi tujuan lahirnya kebijakan, b. Manfaat yang diperoleh belum sesuai yang diharapkan. c. Perubahan Yang Diharapkan menjadi modal sosial bagi masyarakat. d. Sisi Pembuat keputusan dalam program ini masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan progam. e. Pelaksana Program dalam kebijakan ini adalah masyarakat melalui LMK, TPKK, dan KPPM. f. Komitmen Terhadap Sumber Daya Yang dikerahkan adalah mereka yang terbaik di masyarakat. sedangkan pada sisi Konteks a. : Kekuatan, Keputusan, Strategi dan Pelaku terkait didasarkan pada payung hukum sebagai landasan sebuah kebijakan. b. Karakteristik Institusi dan Rezim mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, c. Kepatuhan dan Daya Tanggap pelaksana terhadap aturan juklak dan juknis program. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa keberhasilan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ditentukan oleh perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program yang visioner serta dinamis sehingga kebijakan dapat berjalan dengan lebih baik lagi Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK