PEMENUHAN HAK KESEHATAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERKAIT PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19

ABSTRAK Pada bulan Desember 2019 wabah Covid-19 terjadi di Wuhan dan telah menyebar pesat ke seluruh dunia. Pada saat ini wabah Covid-19 sudah menjadi kekhawatiran masyarakat baik dalam sektor kesehatan khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengantisipasi dampak dari pandemi dibidang kesehatan pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dengan langkah-langkah Social Distancing, PSBB, Tes Massal, PPKM, dan Vaksinasi. Dalam hal pemenuhan hak kesehatan di masa pandemi untuk melayani kesehatan masyarakat Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah membuat berbagai kebijakan dan perlindungan hukum untuk masyarakat. Rumusan masalah yang pertama yaitu Apa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait Pemenuhan Hak Kesehatan sudah sesuai dengan Pasal 28H angka 1 UUD 1945? Kedua Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh masyarakat Provinsi Sumatera Barat pada saat pandemi Covid-19 secara Represif dalam persoalan Pemenuhan Hak Kesehatan? Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif sosiologis yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapaun hasil kesimpulan penelitian yang pertama Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait Pemenuhan Hak Kesehatan di masa pandemi ini yaitu menyiapkan puskesmas dan regulasinya terhadap masyarakat yang terpapar dan rumah sakit rujukan pusat M.jamil dan tempat isolasi terpusat seperti wisma nelayan dan asrama haji yang semua biaya ditanggung Pemerintah. Kedua Perlindungan hukum yang didapatkan masyarakat terkait Pemenuhan Hak Kesehatan dimasa pandemi berupa pengadaan ganti rugi terhadap masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan standar operasional dan bagi masyarakat yang mendapatkan efek samping parah atau cacat pasca pelaksaan vaksinasi akan diberikan santunan. Bentuk perlindungan di lapangan berupa PSBB dan PPKM Mikro dan lain sebagainya